PADANG - Anggota Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Endramy meminta aparat hukum mengusut kasus ambruknya Jembatan Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Senin (14/8). Jatuhnya korban dalam insiden tersebut harus dipertanggungjawabkan.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat asal daerah pemilihan Kabupatan Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini menuding, pemanfaatan jembatan yang "over kapasitas" menjadi penyebab ambruknya jembatan tersebut.
"Amburknya jembatan membuat jatuhnya korban luka-luka. Ini harus diusut dan diproses secara hukum. Tidak ada rambu-rambu dan truk yang lewat sudah tidak sesuai dengan kapasitas jembatan," katanya, Selasa (15/8).
Dia menyebut, pihak yang bertanggungjawab pertama adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena sudah terjadi pembiaran. Truk yang tidak sesuai dengan kapasitas jembatan dibiarkan lewat tanpa dipasangi rambu batas bobot kendaraan yang boleh melintas. Kemudian, Pemkab juga tidak membuat program pembangunan jembatan baru atau rehab padahal kondisi jembatan yang lama sudah tidak layak.
Jembatan Kayu Gadang - Sikabu, lanjutnya, dibangun pada masa pemerintahan Bupati Anas Malik melalui kegiatan ABRI Manunggal Masuk Desa (AMD). Rangka jembatan diambil dari bekas jembatan di Pasar Usang, dibangun untuk menghubungkan tiga nagari dalam kecamatan Lubuk Alung.
Pihak kedua yang harus ikut bertanggungjawab adalah pelaku usaha penambangan bahan galian C. Truk yang melewati jembatan adalah kendaraan pengangkut pasir batu dan kerikil (sirtukil) hasil penambangan di sepanjang Batang Anai dengan bobot jauh di atas kapasitas jembatan yang hanya sekitar 5 ton.
Dia menambahkan, dinas teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan uji kelayakan terhadap jembatan tersebut dan hasilnya memang tidak layak untuk dilewati. Atas dasar tersebut, ditawarkan bantuan kepada Pemkab Padang Pariaman untuk membangun jembatan baru dengan syarat harus ada surat pernyataan.
"Namun pembangunan jembatan baru tersebut tidak pernah terealisasi," ujarnya.
Dia juga melihat pembangunan jembatan di lokasi lain di Kabupaten Padang Pariaman tidak proposional. Daerah itu sanggup membangun jembatan dengan dana miliaran walaupun belum begitu dibutuhkan, sementara untuk Jembatan Sikabu yang sudah mendesak tidak pernah dianggarkan. *Publikasi/01