PADANG – RPJMD Sumbar 2016-2021 adalah payung serta memberikan arah rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam dokumen ini, terdapat 10 skala prioritas pembangunan daerah.
“Kita memerlukan satu modul penerapan ABS-SBK dalam revolusi mental pada konteks nasional. Sehingga kita memiliki satu pedoman yang jelas,†kata juru bicara Fraksi PPP DPRD Sumbar, M Algazali pada paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Perubahan Perda RPJMD Sumbar periode 2016-2021, Senin (31/7/2017).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim didampingi Ali Asmar (Sekdaprov Sumbar) serta unsur pimpinan dewan lainnya.
Disampaikan Algazali, Fraksi PPP belum melihat perubahan signifikan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Setdaprov Sumbar. “Sejak periode 2009-2014 dan 2014 sampai sekarang, kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan belum menunjukan profesionalitas. Akibatnya, pelayanan publik yang prima belum tercapai,†terang Algazali.
“Gubernur harus melakukan evaluasi terhadap seluruh ASN sehingga dapat melakukan perubahan dan lompatan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan,†kata Algazali yang juga mempertanyakan penerapan keterbukaan informasi publik di jajaran Pemprov Sumbar.
Fraksi PPP juga mempertanyakan kendala utama dalam upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan di Sumbar. Begitu juga dengan upaya peningkatan derajat dan kesehatan masyarakat terutama grafik kematian ibu hamil dalam melahirkan.
Pertanyaan lain Fraksi PPP yakni peningkatan produksi untuk mendukung kedaultan pangan nasional dan pengembangan agribisnis. Selanjutnya, tentang pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi.
“Kita juga mempertanyakan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal,†terang Algazali sembari mempertanyakan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
“Kita memerlukan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sumbar. Karena, banyak persoalan infrastruktur baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang menyebabkan pekerjaan sektor ini jadi tak tuntas. Untuk itu, kita memerlukan rencana induk pengembangan infrastruktur,†tambahnya.
Banyaknya bencana terjadi melanda Sumbar, terang Algazali, perlu diiringi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. “Sejauh ini, daerah mana saja yang telah selesai penanggulangan bencananya dan yang masih belum,†kata dia. *Publikasi