PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Selasa (18/7). DPRD Kabupaten Bungo ingin mempelajari sejauh mana sistim penyertaan modal pemerintah pada Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Ketua rombongan anggota DPRD Kabupaten Bungo, Syaiful Bahri menyampaikan, studi banding tersebut dimaksudkan untuk mencari masukan terhadap penyertaan modal pemerintah ke Bank Nagari, pembagian keuntungan atau deviden serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Studi banding ini kami maksudkan untuk mencari masukan dan mengetahui bagaimana penyertaan modal pemerintah, pengelolaan deviden serta pengalokasian dana CSR perusahaan," terangnya.
Dia menyebutkan, masukan tersebut akan dijadikan kajian bagi DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bungo ke BPD Jambi. Tahun ini (2017, red), Kabupaten Bungo menambahkan penyertaan modal kepada BPD Jambi sebesar Rp50 miliar dan baru terealisasi sekitar Rp26 miliar.
Kunjungan tersebut diterima oleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama jajaran direksi Bank Nagari. Antara lain hadir Wakil Ketua Komisi III Burhanuddin Pasaribu, anggota Komisi III Iswandi Latif, Sitti Izzati Aziz dan Rahmad Saleh.
Burhanuddin menjelaskan, Bank Nagari merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi memiliki sekitar 18 persen saham dan deviden yang diterima menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Deviden dari Bank Nagari ini memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota," katanya.
Armen, dari Bank Nagari menambahkan, saham Bank Nagari dimiliki oleh 21 pemegang saham yaitu pemerintah provinsi dan 19 pemerintah kabupaten dan kota serta koperasi karyawan Bank Nagari. Saat ini sudah memiliki 34 kantor cabang dengan total aset mencapai Rp21 triliun dan 1 juta nasabah.
"Bank Nagari menguasai 35 persen pangsa pasar Sumatera Barat dan 32 persen pangsa pasar kredit," terangnya.
Dia menambahkan, Bank Nagari bisa mencapai Loan to Deposit Ratio (LDR) diatas 100 persen. Lebih tinggi dari kondisi perbankan secara nasional yang hanya 98 persen. Sebagian besar penyaluran kredit dialokasikan untuk sektor produktif.
Bank Nagari, lanjutnya mengembalikan kepada pemerintah provinsi berupa bagi keuntungan atau deviden, namun seiring prospeknya, akan meminta kembali penyertaan modal dengan nominal yang lebih tinggi. Layaknya perseroan, pembagian deviden sesuai dengan persentase kepemilikan saham.
Kepala Bagian CSR Bank Nagari, Devi Magdalena menambahkan, dana sosial Bank Nagari disalurkan untuk kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat serta beasiswa pendidikan. Selain itu juga melalui bantuan peningkatan ekonomi rakyat.
"Penyaluran dana CSR dilakukan melalui prosedur permohonan dari masyarakat calon penerima dari seluruh kabupaten dan kota yang kemudian dialokasikan oleh kantor pusat," ujarnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Bungo. Syaiful Bahri memandang, paparan dari Bank Nagari akan menjadi pembanding bagi Pemkab Bungo dalam penambahan penyertaan modal kepada BPD Jambi. *Publikasi/01