LIMAPULUH KOTA - Pengelolaan objek wisata Lembah Harau harus dilakukan dengan serius dan optimal. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota harus melakukan sinergitas program dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat agar penggarapannya bisa maksimal.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi V meninjau objek wisata yang telah menjadi salah satu ikon wisata Sumatera Barat itu, Selasa 920/6). Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat menilai masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaannya.
"Pengelolaan saat ini kurang optimal sehingga belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Ke depan harus bersinergi sehingga potensi Lembah Harau bisa tergarap lebih baik lagi," kata salah seorang anggota Komisi V, Supardi.
Pengelolaan yang tidak maksimal, lanjutnya, tentunya berdampak kepada banyak hal, salah satunya adalah pendapatan daerah. Padahal, Lembah Harau sudah menjadi magnet pariwisata Limapuluh Kota sejak lama.
"Jadi, harus ada sinergi antara Pemkab dengan Pemprov agar pengembangan Lembah Harau bisa lebih terarah dan pengelolaan lebih maksimal sehingga mendatangkan pendapatan bagi daerah," ujarnya.
Supardi menegaskan, saat ini sektor pariwisata menjadi fokus pemerintah provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya sinergitas yang baik antara pemkab dan pemprov, tentunya fokus pengembangan pariwisata tersebut akan tercapai secara maksimal.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota, Nengsih mengakui bahwa sektor pariwisata juga menjadi fokus pemerintah kabupaten Limapuluh Kota. Sejauh ini, pembangunan sejumlah sarana prasarana infrastruktur terus dibenahi. *Publikasi/01