PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah melalui instansi terkait menuntaskan segala persoalan di ruas jalan akses masuk daerah sebelum lebaran. Sehingga, arus lalulintas pada musim mudik dan libur lebaran 2017 ini tidak terkendala.
Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat mengundang beberapa instansi terkait untuk membahas kesiapan menghadapi libur dan mudik lebaran tersebut, Rabu (24/5). Diantara yang diundang adalah Dinas Pekerjaan Umum, Balai Pemeliharaan Jalan Nasional (PJN), Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Rapat ini adalah untuk memastikan bahwa akses masuk Sumatera Barat menghadapi libur dan mudik lebaran dalam kondisi siap tak ada kendala," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M.Nurnas.
Dia menegaskan, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sejumlah titik di pintu masuk ke Sumatera Barat masih terjadi gangguan akses lalulintas. Baik gangguan akibat bencana alam maupun karena kemacetan akibat tingginya intensitas kendaraan bermotor.
"Ini hendaknya jangan menjadi masalah berulang setiap tahun. Harus dicari solusinya agar tidak terus menjadi kendala," lanjutnya.
Persoalan ancaman bencana banjir dan longsor, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius. Dinas terkait harus merancang langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya longsor dan banjir sehingga apabila terjadi, bisa secepatnya ditangani. Demikian juga ruas jalan yang berpotensi terjadi kemacetan juga harus mendapatkan solusi.
Dia menyebutkan beberapa ruas jalan yang berpotensi mendapat gangguan bencana alam longsor dan banjir seperti di Limapuluh Kota, Agam, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan dan Pesisir Selatan. Ruas jalan tersebut merupakan akses masuk Sumatera Barat dari provinsi tetangga seperti dari Riau, Jambi dan Bengkulu. Sedangkan beberapa ruas jalan yang berpotensi macet karena kepadatan arus lalulintas ada di Padang Panjang dan beberapa ruas lainnya.
"Kondisi ini harus diantisipasi terutama untuk jalur alternatif apabila di ruas utama terjadi bencana atau kemacetan. Instansi terkait harus menyusun skenario rekayasa arus lalulintas," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dedy Rinaldi mengungkapkan, jalan di Sumatera Barat saat ini untuk jalan nasional 90 persen dalam kondisi mantap sedangkan jalan provinsi 70 persen. Beberapa titik di ruas jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi memang memiliki potensi ancaman baik bencana alam maupun kemacetan.
"Untuk antisipasi bencana alam, kami mensiagakan 60 unit alat berat di titik-titik rawan ditambah lagi bantuan dari pihak swasta," terangnya.
Penempatan peralatan berat di titik-titik rawan tersebut diharapkan bisa melakukan penanganan darurat dalam waktu singkat sehingga gangguan arus lalulintas tidak berlangsung lama.
Sementara itu, Dinas Perhubungan juga akan mensiagakan mobil derek di titik-titik rawan kemacetan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan lalulintas pada jalur padat. Mobil derek tersebut disiagakan di jalur padat di ruas Padang - Bukittinggi di kawasan Lembah Anai.
Rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dinas terkait tersebut merupakan langkah mempersiapkan diri menghadapi lebaran tahun 2017. Beberapa tahun belakangan, arus lalulintas ke Sumatera Barat terutama melalui jalur darat semakin meningkat. Kepadatan tersebut selain karena adanya perantau yang pulang kampung, juga adanya masyarakat dari luar daerah yang ingin berlibur dan berwisata ke Sumatera Barat. *Publikasi/01