PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta, pelayanan publik di pemerintah provinsi Sumatera Barat lebih ditingkatkan.
Harapan itu disampaikan saat peresmian pemakaian kembali kantor gubernur Sumatera Barat "Rumah Bagonjong", Minggu (12/2) siang. Dengan kembali digunakannya gedung tersebut, diharapkan terjadi peningkatan dalam melayani masyarakat.
"Gedung baru dengan suasana baru ini diharapkan membawa perubahan kepada kinerja pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat hendaknya mengalami peningkatan," harapnya.
Dia mengakui, kantor gubernur yang sekarang dinamakan "Rumah Bagonjong" perlu dilakukan rehab, pascagempa tahun 2007 dan 2009. Gedung tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kaharuddin Datuak Rangkayo Basa menjabat gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Barat.
"Ini merupakan kantor pemerintah pertama di Sumatera Barat yang menggunakan gonjong pada bagian atap, diarsiteki oleh Syamsul Asri, Ph.D tahun 60-an," ujarnya.
Setelah itu, dilahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat kewajiban bangunan pemerintah yang ada di Sumatera Barat harus memiliki gonjong sebagai ciri khas dari khazanah Minangkabau.
"Akibat gempa tahun 2007 dan 2009, banyak bagian bangunan yang rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan, namun tidak menghilangkan keaslian bangunan awal," lanjutnya.
Dengan diresmikannya pemakaian gedung baru tersebut, Hendra berharap roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif dalam rangka melaksanakan program pembangunan daerah. Para pegawai di lingkup Pemprov Sumatera Barat bekerja di ruangan baru yang membuat suasana lebih bersemangat sehingga berdampak positif kepada peningkatan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menambahkan, rehab bangunan "Rumah Bagonjong" dilakukan dengan sistim yang dinamai retrofit. Bangunan tidak direhab secara total tetapi dikuatkan kembali bagian-bagian yang mengalami kerusakan.
"Dari kajian teknis, dengan sistim ini ketahanan gedung lebih kuat. Keuntungan lainnya, biaya bisa dihemat hingga Rp40 miliar," terangnya.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar, pengerjaan rehab Rumah Bagonjong dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama menelan biaya sebesar Rp4 miliar, tahap II Rp22 miliar dan tahap III Rp14,3 miliar. Pekerjaan rehab baru dimulai pada tahun 2014.
"Sebelum direhab, terlebih dulu dilakukan kajian oleh tim teknis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dari kajian tersebut bisa dilakukan rehab dengan sistim retrofit," terangnya.
Setelah diresmikan pemakaiannya, Rumah Bagonjong masih dalam masa pemeliharaan kontraktor selama enam bulan ke depan. Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh perangkat sekretariat daerah provinsi secara resmi akan mulai berkantor di gedung baru tersebut mulai besok (Senin, 13/2).
*Publikasi.