Fraksi NasDem meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) yang belum menunjukkan kinerja optimal, terutama perusahaan daerah yang terus mengalami kerugian. Penekanan ini disampaikan dalam rapat kerja yang digelar DPRD Sumbar baru-baru ini.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Irwan
Zuldani menegaskan, penyertaan modal
daerah kepada BUMD merupakan bentuk investasi publik yang harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan BUMD yang terus
merugi tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang wajar.
"Setiap
penyertaan modal yang bersumber dari APBD harus mampu memberikan manfaat
ekonomi bagi daerah. Oleh sebab itu, kondisi BUMD yang berkinerja kurang baik
dan terus mengalami kerugian harus menjadi perhatian serius pemerintah
daerah," ujarnya.
Menurut
Irwan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan evaluasi berbasis
kinerja secara objektif terhadap seluruh BUMD. Langkah tersebut dinilai penting
agar setiap rupiah penyertaan modal yang telah dikucurkan benar-benar
memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun pelayanan
kepada masyarakat.
Ia
juga mendorong pemerintah mengambil langkah tegas terhadap BUMD yang dalam
kurun waktu tertentu tidak menunjukkan prospek perbaikan yang jelas.
"Apabila
hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya prospek perbaikan yang memadai,
pemerintah perlu mempertimbangkan langkah restrukturisasi atau kebijakan lain
yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan keuangan daerah," katanya.
Fraksi
Partai NasDem berharap pengelolaan BUMD ke depan dilakukan secara lebih profesional,
transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjadi salah satu penggerak
pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senada, Anggota Fraksi
Gerindra DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan, hingga kini hanya sedikit BUMD yang mampu
memberikan dividen secara signifikan. Sebaliknya, beberapa perusahaan daerah
justru terus membebani keuangan pemerintah.
Dikatakan Nurkhalis, Fraksi
Gerindra sependapat bahwa memang sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh
terhadap seluruh BUMD dengan indikator yang objektif.
“BUMD harus dikelola secara profesional,
memiliki target bisnis yang jelas, diawasi secara ketat, dan apabila terus
merugi tanpa prospek perbaikan maka pemerintah harus berani melakukan
restrukturisasi bahkan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku,”tegas Nurkhalis. (*)