Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Gerindra dalam rapat kerja akhir terkait pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang digelar baru-baru ini. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan, alokasi belanja modal saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Fraksi Gerindra menilai masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kondisi jalan provinsi yang rusak, jaringan irigasi yang belum optimal, hingga infrastruktur pelayanan publik yang masih memerlukan peningkatan kualitas.
Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan belanja modal secara bertahap agar sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan serta mampu memperkuat pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pariwisata, UMKM, perdagangan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah," ujar Nurkhalis.
Selain persoalan infrastruktur, Fraksi Gerindra juga menyoroti masih adanya berbagai kelemahan dalam pelayanan publik. Di antaranya, kondisi sejumlah SMA dan SMK yang dinilai belum layak, sarana pendidikan yang belum memadai, fasilitas umum yang belum dimanfaatkan secara optimal, hingga sejumlah proyek strategis yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi ini menegaskan pemerintah daerah harus memastikan setiap pembangunan benar-benar selesai, berfungsi, dan dapat dimanfaatkan masyarakat, bukan sekadar menjadi aset yang tercatat dalam laporan keuangan pemerintah.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra turut menyoroti aspek tata kelola pemerintahan. Fraksi tersebut masih menemukan sejumlah kelemahan administrasi sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain pembayaran belanja pegawai yang belum sesuai ketentuan, pengelolaan aset yang belum optimal, serta masih tingginya piutang daerah.
Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat pengawasan internal, menyusun perencanaan yang lebih berkualitas, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tuntas.
"Kami berharap pemerintah daerah terus membangun budaya birokrasi yang berorientasi pada hasil, mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,"tukas Nurkhalis. (*)