Solok Selatan (Sumbar) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari politisi Partai Nasdem, Nanda Satria, bergerak cepat menyikapi dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang oknum guru di Kabupaten Solok Selatan.
Begitu menerima informasi mengenai peristiwa tersebut, Nanda Satria langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar oknum guru yang bersangkutan segera dinonaktifkan dari tugasnya selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, maka oknum guru tersebut harus diberhentikan sesuai mekanisme hukum dan peraturan kepegawaian.
“Hari ini yang bersangkutan telah dinonaktifkan, dan tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat juga sudah turun langsung ke Solok Selatan untuk melakukan penanganan dan pendalaman terhadap kasus ini,” ujar Nanda Satria.
Selain mengawal proses penanganan kasus, Nanda Satria juga akan menindaklanjutinya melalui Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ia mendorong Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyusun program yang lebih konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.
Menurutnya, program Sekolah Aman dan Nyaman harus menjadi prioritas bersama sehingga kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Upaya pencegahan, pengawasan, serta perlindungan terhadap siswa harus diperkuat melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Nanda Satria menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan perkara tersebut hingga tuntas. Apabila nantinya terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, ia memastikan akan mengawal agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita ingin dunia pendidikan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan di lingkungan pendidikan serta memastikan perlindungan terhadap peserta didik menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Dikesempatan itu Nanda Satria, berharap pada semua siswa yang punya bukti dan data terkait adanya oknum guru yang berprilaku menyimpang (LGBT) untuk dapat menyerahkan pada pihak terkait baik dari pihak sekolah maupun dari pihak lainnya untuk pembuktian terkait dugaan adanya tindakan guru yang berprilaku menyimpang tersebut.
Sebelumnya Kepala SMA Negeri 1 Solsel, Mairisna pada Fokussumatera.com melalui telpon seluler, Senin (27/7/2026) membenarkan adanya aksi demo siswa terkait adanya oknum guru sekolah itu yang berprilaku menyimpang.
" Benar demo pak, namun kami masih menelusuri bukti terkait tuntutan siswa yang mengatakan adanya perbuatan menyimpang salah seorang guru disekolah kita. Sebaiknya bapak datang langsung biar bisa kami jelasnya," kata Mairisna Senin (27/7/2026). (Af)