Padang — Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 bersama mitra kerja, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pariwisata, dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Rabu (25/3/2026).
Dalam pembahasan awal tersebut, DPRD menyoroti lemahnya pembinaan kepemudaan serta minimnya inovasi program pariwisata yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, menilai penyusunan program pemerintah daerah selama ini masih bersifat normatif dan terlalu berfokus pada angka-angka, seperti indikator, anggaran, dan target.
“Penyusunan program masih berkutat pada angka, belum menyentuh persoalan nyata di lapangan,” tegasnya.
Pada sektor kepemudaan, DPRD menilai pendekatan yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan olahraga dan belum menjangkau persoalan sosial generasi muda secara menyeluruh.
“Pembinaan pemuda kita masih lemah. Pendekatan terlalu fokus pada olahraga, sementara persoalan sosial seperti narkoba, kenakalan remaja, dan perkelahian belum tertangani secara optimal,” ujar Lazuardi.
Ia juga menyoroti fakta di lapangan bahwa kalangan pemuda mendominasi penghuni lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan belum efektifnya program pembinaan yang dijalankan.
Selain itu, DPRD mencermati anggaran kepemudaan yang cenderung stagnan dari tahun ke tahun tanpa diiringi inovasi program yang signifikan.
Menurutnya, pembinaan terhadap pemuda di luar organisasi formal masih minim perhatian. Berbeda dengan Pramuka yang memiliki sistem pembinaan terstruktur, pemuda di tengah masyarakat dinilai belum tersentuh secara optimal.
“Kalau ini dibiarkan, kita khawatir persoalan pemuda ke depan semakin kompleks,” katanya.
Di sektor pariwisata, DPRD menilai keterbatasan anggaran memang menjadi kendala, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk minim inovasi.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, tetap harus memperkuat strategi promosi destinasi wisata, mengingat potensi pariwisata Sumatera Barat yang cukup besar.
“Objek wisata memang berada di kabupaten dan kota, tetapi promosi menjadi peran penting provinsi. Ini yang harus diperkuat,” ujarnya.
DPRD juga mengkritik pola perencanaan program yang dinilai cenderung berulang setiap tahun tanpa perubahan signifikan. Pembahasan selama ini lebih banyak berfokus pada realisasi kegiatan dibandingkan arah kebijakan jangka panjang.
Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menghadirkan terobosan baru, khususnya dalam penyusunan program tahun 2027, agar lebih adaptif terhadap tantangan kepemudaan dan pengembangan pariwisata.
Sementara itu Anggota Komisi V DPRD Sumbar Yesi Endriani mengatakan
sektor pariwisata, penekanan diberikan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pendukung.
Pelaku pariwisata, termasuk sektor transportasi, diharapkan mendapatkan pelatihan agar siap memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan.
Selain SDM, aspek mendasar seperti kebersihan dan keamanan di lokasi wisata menjadi catatan penting.
"Tempat wisata bisa saja rapi dan bersih, tapi kalau fasilitas seperti toilet tidak terjaga, itu akan merusak citra kita. Semua harus dikurasi dengan baik," tegas
Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Lila Yanwar, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai masukan dari DPRD dalam pembahasan LKPJ tersebut.
Ia menegaskan bahwa penguatan sektor pariwisata ke depan akan difokuskan pada strategi promosi yang lebih inovatif serta kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota dan pelaku industri pariwisata.
“Kami terus berupaya meningkatkan efektivitas promosi destinasi wisata Sumatera Barat, baik melalui pemanfaatan platform digital maupun kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” ujar Lila.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam pengembangan pariwisata, mengingat sebagian besar objek wisata berada di kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami akan memperkuat peran provinsi dalam aspek promosi dan koordinasi, sehingga potensi wisata daerah dapat lebih dikenal luas dan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan,” tambahnya.