PADANG— Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat Mochklasin menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus ditingkatkan meskipun pengelolaan keuangan daerah Sumbar menunjukkan capaian cukup baik sepanjang 2025.
Hal itu disampaikan Mochklasin saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (24/2). Ia menyebutkan, meskipun berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah secara nasional, nilai APBD Sumbar masih relatif kecil dibanding sejumlah provinsi lain seperti Riau, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Selatan. Namun, APBD Sumbar masih lebih baik dibanding Bengkulu dan Jambi.
Ia menjelaskan, meski memiliki keterbatasan fiskal, secara nasional Sumatera Barat dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi pendapatan, Sumbar masuk dalam 10 besar nasional, sementara dalam pengelolaan belanja bahkan menempati posisi tiga besar nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada awal 2025 tercatat sekitar 3,9 persen dan berada di kisaran 3,3 hingga 3,6 persen pada akhir tahun. Kondisi tersebut sempat menjadi perhatian publik, meskipun indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan.
Ia menyebut tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada awal 2025 menjadi 5,31 persen pada akhir tahun atau turun sekitar 0,11 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat yang menandakan perbaikan kualitas hidup masyarakat, sementara gini ratio tetap terjaga.
Namun demikian, Mochklasin menyoroti adanya penurunan kualitas kerja di sebagian OPD yang terlihat dari ketidakseragaman pemahaman serta lambatnya respons terhadap perubahan kebijakan.
Ia mencontohkan peralihan dari E-Katalog versi 5 ke versi 6 yang dinilai menjadi salah satu faktor keterlambatan pelaksanaan program. Menurutnya, program yang telah selesai tahap perencanaan seharusnya dapat langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu penyesuaian sistem baru.
Akibatnya, sejumlah program mengalami penundaan hingga akhir tahun, yang menunjukkan masih lambatnya respons birokrasi terhadap perubahan.
Meski demikian, secara umum realisasi APBD dinilai cukup baik dengan capaian pendapatan sekitar 93,2 persen dan realisasi belanja 85,8 persen. Dari sisi fisik, beberapa kegiatan bahkan mencapai realisasi hingga 100 persen.
Ia berharap ke depan OPD dapat meningkatkan koordinasi, keseragaman pemahaman, serta kecepatan respons agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih optimal.