Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan pemerintah bahwa proses pemulihan pascabencana dihadapkan kepada kondisi anomali cuaca. Untuk itu proses pendataan harus dipercepat agar pemulihan dapat segera dilaksanakan.
Hal itu ditegaskan Muhidi, Rabu (7/1/2026). Menurutnya, hal itu telah disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana bersama gubernur dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).
“Ini sudah disampaikan dalam rapat percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama gubernur dan Forkopimda, bahwa kita meminta mempercepat proses pendataan karena kondisi saat ini masih dihadapkan kepada siklus cuaca,” kata Muhidi.
Dia menyebutkan, saran tersebut disampaikan setelah mempertimbangkan masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut. BMKG menyampaikan prediksi bahwa pada Januari hingga Februari masih akan terjadi hujan meskipun dalam intensitas ringan hingga sedang.
“Ini harus tetap diwaspadai karena masih berpotensi ancaman bencana, jadi kita berpacu dengan Waktu,” ujarnya.
Sementara itu, lanjutnya, masih berdasarkan paparan BMKG, pada periode Maret hingga April diprediksi intensitas hujan lebih tinggi meskipun tidak separah siklon tropis. Kemudian pada Mei hingga September cuaca diprakirakan akan cenderung panas, Oktober hingga Desember diprakirakan Kembali memasuki musim hujan.
Dia meminta aga pendataan dilakukan secara akurat karena pekerjaan fisik, termasuk pemulihan sarana publik sangat bergantung kepada siklus cuaca. Pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menurut Muhidi harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
“Skema pemulihan harus mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana,” tegasnya. 01