Fraksi Partai NasDem DPRD Sumbar mendorong alokasi belanja daerah di Perubahan APBD 2025 agar diarahkan secara lebih tepat sasaran. Khususnya untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami minta belanja daerah di Perubahan APBD 2025 betul-betul diarahkan untuk program yang menyentuh seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan untuk infrastruktur dasar di daerah tertinggal,”ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar, Endarmy,Rabu (6/8).
Selain mendorong alokasi belanja daerah diarahkan untuk program yang menyentuh, Fraksi NasDem juga meminta agar ada penguatan untuk UMKM melalui dukungan anggaran di Perubahan APBD 2025. Hal ini mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bagi daerah.
"Kami mengusulkan adanya peningkatan anggaran pembinaan, pelatihan, serta akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif lokal,” ucap dewan dari daerah pemilihan Padang Pariaman-Kota Pariaman itu.
"Adapun untuk percepatan digitalisasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi, Fraksi NasDem mendorong percepatan digitalisasi pada berbagai sektor pelayanan publik, termasuk perizinan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Lebih lanjut Endarmy mengingatkan, pemerintah daerah agar juga memberikan perhatian yang maksimal terhadap ketahanan pangan dan lingkungan. Hal ini mengingat tantangan perubahan iklim dan potensi krisis pangan yang bisa saja terjadi di masa mendatang.
Terkait pelaksanaan program oleh pemerintah daerah, Fraksi NasDem menyarankan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang realisasinya rendah supaya dievaluasi total. Hal ini penting untuk dilakukan supaya rendahnya realisasi program tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat, dan anggaran dapat dialihkan ke program yang lebih produktif.
Sekaitan dengan Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025 telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Sumbar, Selasa (5/8).
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy saat menyampaikan pengantar Ranperda Perubahan APBD 2025 kepada DPRD memaparkan, secara garis besar gambaran dari APBD Perubahan 2025 adalah sebesar RP6,16 triliun lebih.
Rinciannya, pendapatan daerah sebesar Rp6,04 triliun dan belanja daerah Rp6,16 triliun. Sehingga terdapat defisit APBD sebesar Rp117,73 miliar, yang ditutupi dengan penerimaan pembiayaan berupa Silpa tahun 2024.
"Dalam rangka optimalisasi capaian pendapatan daerah, pemerintah provinsi telah menyiapkan strategi-strategi yang dituangkan dalam langkah konkret, akuntabel, koordinatif dan memanfaatkan teknologi dan informasi terbarukan,” ucapnya.
Sedangkan untuk belanja, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
“Kami menyadari masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum dapat kita alokasikan pendanaannya. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia, di Perubahan APBD 2025 ini kita mengalokasikan berdasarkan skala prioritas pembangunan dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan,"ucapnya. (*)