Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2024-2029 dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan yang ada di Sumbar.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang rata-rata disampaikan saat rapat paripurna, Rabu (28/5) di gedung DPRD. Agenda rapat paripurna tersebut salah satunya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang RPJMD Sumbar Tahun 2024-2029.
Salah satunya Fraksi Gerindra. Juru bicara Fraksi Gerindra, Muchlis Yusuf Abit mengatakan, RPJMD merupakan pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Oleh karena RPJMD mesti solusi untuk berbagai permasalahan pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan perihal adanya beberapa aktivitas pelanggaran dan berpotensi menjadi musibah di daerah rawan bencana, yang dikhawatirkan menimbulkan banyak korban jiwa. Misalnya saja aktivitas di kawasan Lembah Anai.
"Apakah tidak ada langkah tegas dari personil penegak aturan, dan apakah hal-hal seperti ini dibiarkan saja sampai nanti ada yang menjerit karena menjadi korban?" ujar Muchlis.
Fraksi PKS meminta program yang efektif sebagai solusi untuk permasalahan kemiskinan.
"Data dalam RPJMD, program pengentasan kemiskinan harus transformasional sehingga angka kemiskinan di Sumbar bisa terus diperkecil," ujar juru bicara Fraksi PKS, Mockhlasin.
Juru bicara Fraksi PPP, Nofrizon meminta ada penyelesaian terkait program pembangunan yang lama terhenti (mangkrak). Misalnya seperti gedung kebudayaan dan jembatan layang purus Kota Padang.
Nofrizon juga mempertanyakan perihal keberlanjutan program "1000 Entrepreneur" yang dinilai masih sekedar sampai pada tahap pelatihan dan penambahan skill.
"Perlu ada tahap lanjutan agar tujuan program ini benar-benar tercapai," kata Nofrizon.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi komitmen nyata dalam pelaksanaan program dan penganggaran.
"Dalam pengalaman sebelumnya, kita masih melihat adanya ketimpangan antara rencana dan realisasi, baik dari segi program prioritas, capaian indikator makro, maupun distribusi pembangunan antarwilayah," papar Evi.
Ia juga menilai, koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan perlu diperkuat. Tidak sedikit program strategis yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi, sehingga potensi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya masih kerap terjadi. Untuk itu, perlu ada mekanisme integrasi perencanaan yang lebih kuat dan disiplin pelaksanaan di lapangan.
DPRD juga mendorong agar penguatan data dan pemanfaatan teknologi informasi dijadikan fondasi utama dalam setiap perencanaan.
"Tanpa data yang akurat dan sistem yang andal, keputusan kebijakan akan kehilangan presisi dan daya dorongnya terhadap transformasi daerah," tuturnya.(*)