PADANG,-Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi,
mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memaksimalkan kembali
pelayanan publik setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Ia
menegaskan bahwa instansi yang melayani masyarakat secara langsung harus
bekerja secara profesional dan optimal sejak hari pertama masuk kerja.
Muhidi
menilai, libur lebaran seharusnya menjadi momen untuk menyegarkan
semangat pengabdian, bukan justru menurunkan produktivitas. Oleh karena
itu, ia meminta seluruh aparatur meningkatkan kinerja dan komitmen
terhadap tugas pelayanan publik.
“Setelah
merayakan Idulfitri bersama keluarga, kita harus kembali menjalankan
amanah dengan penuh tanggung jawab. Saya meminta seluruh lini pelayanan,
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, langsung bekerja
maksimal tanpa menunda,” ujar Muhidi di Padang, Selasa (2/4).
Ia
menekankan bahwa pelayanan publik mencerminkan kehadiran negara di
tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta aparatur negara menghindari
keterlambatan, kelalaian, serta sikap tidak profesional yang bisa
mengecewakan warga.
“Jangan
biarkan masyarakat yang datang dengan harapan tinggi kecewa karena
layanan lambat. Banyak urusan administrasi menumpuk pascalibur panjang,
dan kita harus siap mengatasinya,” tegasnya.
Muhidi
mengapresiasi instansi yang telah bersiap sejak awal untuk memastikan
kelancaran layanan publik pada hari pertama kerja. Ia berharap instansi
lain mencontoh langkah tersebut agar pelayanan publik tetap prima.
“Idulfitri
bukan hanya soal perayaan, tetapi juga momentum memperkuat etos kerja
dan integritas. Mari kita layani masyarakat dengan sepenuh hati karena
itu bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah,” katanya.
Ia
juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi
kualitas layanan sebelum dan sesudah libur panjang. Evaluasi ini
bertujuan menemukan kekurangan serta merancang perbaikan yang lebih
tepat sasaran.
Muhidi
menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung upaya peningkatan pelayanan
publik melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menyebut pelayanan
yang cepat, tepat, dan responsif sebagai bagian penting dari reformasi
birokrasi.
“Kami akan
terus mendorong hadirnya sistem pelayanan yang efisien, transparan, dan
mudah diakses masyarakat. Ini bagian dari upaya kita memperkuat
kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ujarnya.
Ia
juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan masukan
maupun kritik yang membangun terhadap layanan yang mereka terima.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga akan mempercepat
lahirnya perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik