Dharmasraya, Set DPRD----Masyarakat Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya minta agar pemerintah daerah bisa mendirikan BUMD guna mengendalikan harga sawit dan karet yang sekarang ini harganya mengalami penurunan.
Hal ini disampaikan Camat Sitiung Amran Amir, SH dalam sambutannya dihadapan Ketua Tim Safari Ramadhan Pemprov. Sumbar H. Darmawi, B.Sc saat berkunjung ke Mesjid Al Ikhlas Kartika Indah Koto Agung Kiri Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, Minggu (19/6).
“Perusahaan daerah amat diperlukan, terlebih masyarakat di Sitiung ataupun Dharmasraya umumnya berkebun. Saat ini pak, masyarakat kita sangat tergantung dengan harga sawit. Jika kondisinya, sebentar naik dan sebentar turun, tentunnya sangat mengganggu," keluh Amran Amir.
Ditambahkan Amran Amir, kalau bisa ada perusahan daerah untuk pengendalian harga karet dan sawit. Saat ini harganya sering turun. Untuk karet saat ini harganya Rp. 5.600 ribu per kilo, sedangkan sawit 1.550 per kilo. Harga tersebut jelas terbilang murah, bahkan lebih murah Rp100-Rp200 dibanding harga di Provinsi Jambi. "Bisanya harga, baik karet maupun sawit kita (Dharmasraya) itu dengan Jambi itu bahkan bisa beda hingga Rp300 rupiah," tukas Amran.
Selanjutnya Amran sangat berharap pemerintah daerah bisa berperan untuk mengendalikan harga sawit dan karet. Apakah kabupaten/kota atau provinsi, pihaknya dan masyarakat siap menerima asalkan harga bisa terkendali dan tidak merugikan petani. “Kami sangat ingin Pemda dapat berperan dalam mengendalikan kedua harga komoditi yang menjadi andalan masyarakat Dharmasraya, khususnya Sitiung,†tukas Amran Amir.
Lebih jauh dia menjelaskan, masyarakat Sitiung dikaruniai sumber daya alam melimpah, hal ini menjadikan Kecamatan Sitiung cukup makmur. Selain itu, perlu juga pengembangan sektor pertanian beras. "Daerah irigasi di sungai cukup panjang, namun sawah kita terhambat persoalan air. Pada hal tahun 2012 lalu bahkan sudah dibuka sawah baru 488 hekta. Saat ini perlu dibangun irigasi baru dengan panjang nya sekitar 2 Km," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Darmawi, B.Sc menilai, aspirasi masyarakat Sitiung amat logis dan sangat bisa diupayakan. Menurutnya, BUMD memang harus menciptakan gebarakan, yang nantinya memihak kepada masyarakat. "Sangat mungkin, kita caba himpun dan akan dibawas bersama Provinsi nantinya," ujar H. Darmawi.
Menurutnya, soal harga karet dan sawit yang tidak terkendali, perlu penyangga harga produk. Tak hanya karet, semua produk tradisional mesti jadi perhatian pemerintah. Pembangunan semua bidang mesti jadi prioritas pemangku kebijakan. “Jika memang tidak terakomodir kabupaten, akan disingkronkan dengan anggaran provinsi. Terutama semua hal yang sifatnya urgen perlu ditangani segera,†ucap H. Darmawi. */Publikasi