Padang, Set DPRD---Sebagai evaluasi program kerja 2015, dewan minta Pemprov Sumbar serius dan lebih tepat sasaran dalam menyusun program kerja ke depan. Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Armiati menilai, selama ini kurang terukur, sehingga hasil capaian jelas tidak optimal dalam mengentaskan kemiskinan.
Menurut Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Hanura ini, kegiatan yang dilakukan dinas belum sepenuhnya menyasar masyarakat bawah. Pihaknya mencontohkan, khusus perikanan yang menjadi fokus Komisi II. Malah, banyak program pembinaan-pembinaan dengan anggaran cukup besar, namun sia-sia. Dari pengamatannya di sejumlah daerah, seperti di Rao Kabupaten Pasaman kata Armiati, penerima bibit ikan disana kebanyakan malah para pengusaha.
"Yang dibina itu siapa? yang diharapkan itu, yang dibina langsung masyarakat miskin tadi. Seperti di sektor perikanan, yang dibantu itu, mesti orang miskin yang punya kolam, namun kenyataannya tidak demikian. Selama ini yang dibantu itu lebih banyak pengusaha-pengusaha," ujar Armiati kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin (18/4).
Selanjutnya Armiati berharap, program yang dijalankan pemerintah daerah janganlah setengah-setengah. Misalnya, ada bantuan bibit, tapi bantuan pupuk tidak ada. "Petani jadinya kesulitan, sementara mereka tak ada biaya untuk itu," sesalnya.
Disarankan Armiati agar pemerintah daerah memberikan inovasi dalam program pengentasan kemiskinan. Jangan sampai manfaat tak ada, namun tetap saja uang puluhan miliar habis juga. Dia mencontohkan dalam peningkatan produk UMKM, program yang digagas mesti sepenuhnya, mulai dari hulu sampai ke hilir.
Masih dari pengamatan Armiati di lapangan, ada juga temuan lain, belum maksimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI) di Payakumbuh. Dia melihat, BBI tersebut fungsinya tak jalan sepenuhnya. Meski ada aset beberapa puluh kolam disana, namun banyak yang dibiarkan kering. "Padahal aset kita besar, anggarannya juga ada. Yang ada cuma, dua-tiga kolam yang berisi air. Dalam segi jenispun tidak banyak pilihan," tukasnya.
Armiati berharap fungsi pembibitan di BBI tersebut dapat jalan. Pemangku kebijakan perlu melakukan inovasi-inovasi agar masyarakat lebih mendapatkan manfaat fungsi dari BBI tersebut. Lalu mengenai pertanian, untuk mewujudkan swasembada pangan, dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah harus ada. Dia melihat, hingga kini disejumlah kabupaten masih banyak sawah masyarakat yang belum mendapatkan pengairian yang memadai.
"Ada beberapa tempat di Pariaman, itu puluhan hektar sawah yang padinya sedang menghijau, itu kering kerontang. Air irigasinya tidak sampai kesitu. Ini artinya tidak ada koordinasi Dinas Pertanian dengan Dinas Pengairan. Harusnya ini mesti sinergi," saran Armiati lagi.*/Publikasi