PADANG, Set DPRD---Komisi I DPRD Prov. Sumbar minta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar mengekpos segala kelemahan kinerja tahun 2015 lalu. Sebab ke depannya pemprov akan memikul tanggung jawab yg lebih besar, lantaran ada beberapa kewenangan kabupaten /kota yang diahlikan ke provinsi.
"Ekpose ini sangat diperlukan sekali guna melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dengan mengetahui segala kelemahan, tentu ada langkah-langkah yang mesti diambil oleh Pemprov," ungkap Ketua Komisi I DPRD Sumbar Drs. H. Aristo Munandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKPD mitra kerja, Rabu (13/4) lalu.
Dijelaskan Aristo Munandar, ada beberapa kewenangan yang sekarang ini diserahkan ke Pemprov Sumbar, di antaranya adalah pengalihan kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke Provinsi pengalihan kewenangan Kehutanan dan yang lainnya.
"Ekspose ini bukanlah dalam rangka menjatuhkan atau 'mengambing hitamkan' SKPD. Tapi hal ini bertujuan untuk menghimpun data terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya, sehingga ditemukan solusi atas kendala yg ada selama ini untuk peningkatan kinerja berikutnya," ucap Aristo.
Dalam hasil rapat ini Aristo menyebutkan, ada beberapa SKPD yg masih kesulitan dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda). Ada sejumlah Perda yang sampai saat ini masih belum dilengkapi dengan Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga eksekusi aturan masih belum maksimal.
"Selain itu, juga ada juga persoalan lainnya, yakni tentang kelengkapan aparatur dan terbatasnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sehingga tak maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak Perda," tukas Aristo.
Ditambahkannya, masalah lainnya adalah terkait minimnya anggaran di SKPD, sehingga banyak program kegiatan yang tak terakomodir secara maksimal. "Ini menjadi pemikiran kita di DPRD. Dengan mengetahui segala kelemahan ini diharapkan akan ada solusi untuk mengatasinya," ujar Aristo. */Publikasi