Tanah Datar, Set DPRD---DPRD Sumbar harapkan 2017 mendatang seluruh sekolah menengah sudah menerapkan UN Berbasis Komputer (UNBK). Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, UN online dinilai bisa meminimalisir kecurangan atau gangguan kunci jawaban yang masih menghantui UN tahun ini.
"Dengan komputer tentu lebih baik dan tertib. Juga juga untuk mengantisipasi berbagai kecurangan," ujar Hendra saat meninjau UN sejumlah sekolah di Kabuoaten Tanah Datar, kemarin (6/4).
Didampingi Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar, Syamsurizal dan SKPD terkait, Ketua DPRD melihat langsung pelaksanaan UN hari ke tiga di MAN 2 Tanah Datar, SMK Negeri 1 Tanah Datar dan SMA Negeri 1 Sungayang.
Untuk anggarannya jelas Hendra, DPRD Sumbar akan berupaya maksimal. Selain bisa dianggarkan dengan APBD Provinsi, kebutuhan pengadaan komputer juga akan diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai tahun ajaran baru nanti, dibawah kewenangan provinsi. Saat ini kata dia, inventrisir terhadap SMA sederajad tengah dilakukan, tak hanya aset sekolah termasuk juga jumlah tenaga pengajar dan tatausaha didalamnya.
Dari pantauan DPRD memang Hendra menjelaskan, UN kertas secara keseluruhan proses pelaksanaan tahun ini sudah cukup baik. Namun begitu, sejumlah sekolah ataupun siswa masih dirundung kegalauan penyebaran kunci jawaban oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Terkuat kunci jawaban, isu tersebut tak bisa dihindarkan, ini malah sudah menasional. Kita berharap siswa harus jujur. Alhamdulillah di sekolah belum ditemukan kasus tersebut," ujar Kepsek MAN 2 Tanah Datar Juliasman.
Di MAN 2 sendiri, terdapat 291 peserta UN. Semua siswa masih menjalankan UN kertas karena jumlah perangkat komputer tidak memadai. Komputer yang ada hanya 40 unit sedangkan dibutuhkan 90 unit, atau masih kurang 50 unit lagi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar, Syamsurizal mengakui, memang isu kunci jawaban sangat mengganggu kosentrasi siswa pada tahun ini. Padahal pada 2015 lalu, Sumbar termasuk provinsi dengan UN terbaik, tentunya isu kunci jawaban amat disayangkan. “Model UNBK atau online bisa diterapkan tahun depan stidaknya untuk 60 persen sekolah,†harap Syamsul Rizal.
Saat ini pihaknya tengah mengaudit kebutuhan komputer di semua sekolah negeri. Ini seiring dengan pemindahan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi. “Kebutuhan komputer untuk tingkat SMA mencapai ribuan. Untuk bisa melaksanakan UNBK tiap sekolah mesti menyedikan 30 persen jumlah komputer dari total perseta ujian. Kondisi saat ini, dari pantauan Dinas Pendidikan Sumbar, rata-rata ketersedian komputer disetiap sekolah hanya 35-40 persen saja,†terang Syamsul Rizal.
Dari 303 SMA hanya 4 sekolah yang menjalankan UNBK. Sedangkan paling banyak hanya SMK berjumlah 35 sekolah. Memang dibanding 2015, tahun ini sekolah menengah yang sudah menerapkan UNBK bertambah signifikan, ada 45 sekolah, kalau dulu hanya 1 sekolah itupun SMP. "Misalnya saja di MAN Satu komputer itu sekitar Rp6 juta. Jadi kalau 50 unit saja kalau Rp300 juta. Untuk pengadaannya butuh dana sangat besar. Kita akan usahakan," tambah Syamsul Rizal.
Opsi lain kata dia, sudah diusulkan pada menteri agar siswa yang punya laptop sendiri bisa memanfaatkan perangkatnya tanpa harus komputer milik sekolah. "Yang punya laptop itu, diinput dari sekolah-sekolah yang ekonominya bagus, seperti di Kota Padang, Bukittinnggi. Mereka bisa UNBK dengan laptop yang dia miliki," tambah dia.
Sementara itu secara keseluruhan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengatakan, untuk kondisi pelaksanaan UN hingga hari terakhir berjalan dengan lancar. Untuk sekolah yang sudah melaksanakan UNBK baru 3 sekolah. Yakni SMK 1 Batusangkar, SMK Lintau dan SMK Batipuh.
"Tahun depan kita berharap UBNK udah di seluruh sekolah, namun mulai tahun depan kewenanggan nya sudah diprovinsi. Kita sangat berharap provinsi bisa mengupayakannya nanti," pinta Irdinansyah. */Publikasi