.jpeg)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya yang maksimal terkait pendapatan dan belanja daerah agar pendapatan dapat dipacu dan belanja daerah dapat dioptimalkan. Pembangunan daerah juga difokuskan kepada pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pencapaian target program unggulan kepala daerah.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (18/9/2023). Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya.
Audy menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raqncangan Perubahan APBD tahun 2023 tersebut, Seluruh tanggapan, saran, masukan dan pertanyaan fraksi-fraksi merupakan bagian dari upaya konstruktif untuk mendorong penyempurnaan Ranperda perubahan APBD dimaksud.
"Pemerintah daerah telah mencermati tanggapan, saran, masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi, yang tentunya akan mendorong penyempurnaan Ranperda perubahan APBD tahun 2023 untuk terlaksananya anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Audy.
Dia menyampaikan, terkait pendapatan, pemerintah daerah terus menggenjot berbagai sektor yang menjadi sumber pendapatan agar penerimaan daerah semakin meningkat. Potensi pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dan lainnya terus digali dan dioptimalkan sebagaimana yang direncanakan di dalam RPJMD.
Terkait kemudahan pelayanan bagi wajib pajak, menurut Audy, pemerintah daerah berupaya untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak. Bahkan, juga dilakukan pelayanan Samsat keliling untuk menjemput secara aktif pajak yang akan dibayarkan oleh masyarakat.
"Bahkan juga telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Signal untuk pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan SWDKLLJ," ungkapnya.
Pengelolaan aset, Audy menyampaikan aset yang diberdayakan adalah yang tidak sedang dimanfaatkan oleh OPD. Sejak bulan Mei 2023, data aset idle sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui website.
Sementara, terkait kebutuhan penambahan anggaran belanja yang diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, Audy menjelaskan bahwa penambahan tersebut adalah untuk kebutuhan belanja wajib mengikat. Pertanyaan terkait hal itu disampaikan oleh Fraksi PKS dalam rapat paripurna Jumat (15/9) lalu.
Untuk mendapatkan tambahan dana transfer, Audy menjelaskan, bahwa pemerintah daerah berupaya selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk memenuhi kriteria yang dijadikan syarat salur atas dana transfer tersebut.
AUdy menambahkan, penurunan belanja transfer adalah menyesuaikan dengan realisasi pendapatan yang memiliki komposisi bagi hasil dengan kabupaten/ kota. Di samping itu juga mempertimbangkan kemampuan belanja daerah.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, membuka rapat paripurna tersebut menyebutkan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi cukup banyak tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan terkait Ranperda perubahan APBD tahun 2023. Baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja daerah dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).
Supardi menyampaikan, fraksi-fraksi berpendapat bahwa target pendapatan daerah yang diusulkan di dalam rancangan perubahan APBD masih belum optimal dan masih di bawah target RPJMD. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan terutama dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Diantaranya validasi jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak, kemudian optimalisasi pengelolaan retribusi serta peninjauan kembali kerja sama pengelolaan pemakaian kekayaan daerah yang belum menguntungkan," kata Supardi.
Sementara dari sisi belanja daerah, menurut Supardi, fraksi-fraksi banyak mempertanyakan rendahnya realisasi belanja pada semester pertama tahun 2023. Kemudian alokasi belanja modal masih rendah dibanding belanja operasional. Fraksi-fraksi juga menanggapi belum sejalannya alokasi belanja dengan target kinerja program, kegiatan dan target RPJMD.
Dia menambahkan, hal yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD juga berkaitan dengan alokasi anggaran sebesar 10 persen untuk sektor pertanian belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
Demikian juga, lanjut Supardi, empat program unggulan yaitu Sumber Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan juga dinilai fraksi-fraksi belum berjalan optimal.
"Tanggapan dan pertanyaan fraksi-fraksi tersebut tentu akan membuat Ranperda perubahan APBD tahun 2023 semakin efektif, efisien dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan semakin adaptif dengan perubahan kondisi dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah," ulasnya.
Menutup rapat paripurna tersebut, Supardi menegaskan bahwa kondisi fiskal yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD tahun 2023 masih perlu didalami kembali. Sebab, target pendapatan yang diusulkan belum merupakan target definitif, demikian juga dengan alokasi belanja daerah.
Hal itu menurut Supardi perlu didalami pada tahapan selanjutnya yaitu pembahasan pendahuluan di tingkat komisi bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia mengingatkan, masih dibutuhkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk tambahan kegiatan yang belum tertampung dalam Ranperda Perubahan APBD tahun 2023. 01