PADANG, Set DPRD---Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon mewanti-wanti pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman agar tidak bernasib sama dengan pembangunan kelok sembilan. Seperti diketahui, kelok sembilan adalah salah satu ikon Sumbar. Namun karena sulitnya mendapat anggaran dari pusat, pembangunan memakan waktu yang tak sebentar.
"Butuh waktu lima belas tahun untuk bisa membuat kelok sembilan seperti sekarang. Kita harap ini tak terjadi dengan Asrama Haji Padang Pariaman," tutur Nofrizon di sela-sela hearing Komisi V dengan pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sumbar, Rabu (17/2).
Terkait ini, hearing antara Komisi V DPRD dengan Kanwil Kemenag terlaksana dalam rangka menindaklanjuti pembahasan pembangunan asrama haji yang tengah tengah terbelangkalai. Keterbangkalaian terjadi karena dari Rp100 miliar anggaran yang direncanakan untuk pembangunan 2015, yang bisa terealisasi hanya sekitar Rp50 miliar. Sisa anggaran dikembalikan ke pusat.
Nofrizon menambahkan, untuk mengatasi kelanjutan anggaran pembangunan asrama haji ke depan, Kanwil Kemenag Sumbar sebaiknya tidak menyelesaikan persoalan yang ada dengan sendiri. Komunikasi intens dengan DPRD dan gubernur diminta untuk dijalin. Dengan demikian Pemprov melalui gubernur bersama DPRD juga bisa memperjuangkan anggaran sesuai kewenangan mereka.
"Membangun proyek dengan perencanaan anggaran sebesar Rp900 miliar
(anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan hingga tuntas, red) bukanlah suatu
pekerjaan ringan. Jika terkendala mari kita cari jalan keluarnya secara
bersama," ucap Nofrizon.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat juga mengatakan, selain mengkomunikasikan
dengan gubernur dan DPRD Kanwil Kemenag juga harus bisa melihat peluang ke
pusat.
Terutama dari mana saja sumber dana bisa diperjuangkan.
Pendekatan ke sejumlah lembaga terkait seperti ke Kementerian Agama,
Bappenas Kementerian Keuangan, dan yang lain disarankan untuk dilakukan. DPRD
sendiri akan memperjuangan dengan cara melakukan pendekatan dan meminta bantuan
ke Komisi terkait di DPR RI. Kemudian permohonan agar bisa dibantu
diperjuangkan juga akan disampaikan ke kaukus parlemen Sumbar di pusat.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menghimbau agar kemenag menyerahkan Detail Engineering Desain (DED) tentang pembangunan asrama haji Padang Pariaman ke DPRD. Dengan demikian bisa diketahui secara utuh persoalan yang dialami dan dibagian mana DPRD bisa masuk untuk membantu.
"Terbengkalainya pembangunan ini bukan hanya jadi tanggungjawab Kanwil Kemenag saja. Tapi ini adalah masalah Sumbar yang mesti dicarikan jalan keluar secara bersama. Karenanya DPRD siap memperjuangkan," tutur Arkadius yang juga koordinator Komisi V tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi V, Amora Lubis berpendapat, selain memikirkan perjuangan untuk mendapatkan dana lanjutan, perawatan atas bangunan yang tengah terbengkalai juga mesti dilakukan.
"Jangan sampai kita hanya fokus untuk mendapatkan kelanjutan anggaran, sementara aset yang telah dimiliki tidak diperhatikan. Perawatan atas bangunan yang telah ada harus dilakukan," tegas Amora.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Apris Yaman menambahkan, Kemenag silahkan
membuat perencanaan dan mengkondisikan apa langkah terbaik yang akan diambil ke
depan. DPRD siap mengawal dalam bentuk memberi dukungan.
Menanggapi ini, Kakanwil Kemenag Sumbar Salman K Memet menyebut, masukan dari
DPRD akan dijadikan modal untuk menyusun strategi untuk mendapatkan dana
berikutnya melalui APBN.
"Kami juga sangat mengharapkan bantuan atau sokongan seperti ini, baik dari DPRD ataupun Pemprov. Dengan demikian pembangunan asrama yang telah ditunggu dan bermanfaat untuk masyarakat Sumbar ini bisa segera bisa terwujud," jelas dia.
Jika selesai nanti, tambah Salman bangunan tak hanya akan dimanfaatkan untuk persiapan manasik dan keberangkatan haji saja. Namun bangunan juga akan dikelola menjadi sebuah tempat rekreasi wisata religi. Sehingga juga bisa menyumbang masukan untuk pengelolaan asrama haji bersangkutan. */Haluan