Padang Pariaman, Set DPRD---Guna mencari tahu penyebab terhentinya pembangunan Asrama Haji yang terletak di Padang Pariaman, Selasa (16/2), DPRD Sumbar meninjau langsung ke lokasi pengerjaan proyek.
Dari tinjauan yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar Apris Yaman tersebut terungkap, penyebab terhentinya pembangunan bukanlah karena serapan anggaran yang rendah, namun lebih pada keterbatasan waktu dalam pengerjaan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar, Drs. H. Salman K Memet dihadapan rombongan Komisi V menuturkan, pada pembangunan tahap pertama di 2015 lalu, Sumbar memang mendapat bantuan penganggaran sebesar Rp100 miliar. Namun karena tender dan perencanaan baru selesai pada Agustus, pengerjaan disepakati hanya bisa direalisasikan Rp48 miliar.
“Sesuai aturan sisa anggaran yang ada dikembalikan ke pusat. Jadi terhentinya pembangunan bukanlah disebabkan serapan anggaran yang rendah, tapi lebih pada ketidakcukupan waktu.Untuk serapan sendiri, itu telah mencapai 100 persen, " papar Salman.
Berkaitan dengan tidak berlanjutnya pembangunan di tahun 2016, Salman menjelaskan, ini lebih disebabkan aturan dalam pemberian dana. Dimana setiap daerah hanya boleh mendapat bantuan secara bergilir. Kendati demikian, anggaran akan kembali diusulkan ditahun 2017.
“Ini akan kembali diusulkan, kita berharap awal tahun 2017 anggaran sudah bisa cair, sehingga pembangunan asrama haji yang memang ditunggu masyarakat ini bisa dilanjutkan,†pungkasnya
Menanggapi ini, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Drs. Apris Yaman mengatakan, Komisi V berharap proyek monumental yang diidamkan masyarakat Sumbar ini bisa segera terwujud. Jika Sumbar tak bisa mendapat bantuan di 2016, DPRD berharap anggaran bisa didapat di APBN Perubahan. Sejumlah langkah juga akan diambil DPRD agar pengembangan pembangunan asrama haji ini tidak terhenti terlalu lama.
“Langkah-langkah yang akan diambil di antaranya, hari ini, (17/2) DPRD akan memanggil pihak terkait guna menanyakan kendala-kendala yang sekiranya dihadapi dalam pelaksanaan proyek,†jelas Apris.
Ditambahkannya, jika persoalan telah diketahui, DPRD berencana akan mendatangi DPR RI untuk meminta agar ini bisa diperjuangkan pada anggaran selanjutnya. “InsyaAllah dalam bulan ini kita akan mendatangi perwakilan kita DPR RI dan meminta ini dibantu melalui APBN perubahan ataupun melalui dana Dipa tahun 2017,†pungkas Apris.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano yang hari itu turut mendampingi kunjungan Komisi V ke Asrama Haji Padang Pariaman menyebut, DPRD bertekad memperjuangkan kelanjutan pembangunan bisa mendapat support dari pemerintah pusat dan kementerian agama.
“Kita berharap anggaran bisa didapat setiap tahun, karenanya kita juga akan minta bantuan ke Kaukus Parlemen Sumbar di pusat. Tak hanya itu, proses pembangunan baik yang telah selesai di 2015 maupun yang akan dilanjutkan nanti akan terus kita pantau,†tandas Arkadius Dt Intan Bano.
Terkait kunjungan Komisi V hari itu, hadir juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Norfizon, Sekretaris Komisi V, Yuliarman, serta anggota Komisi V Darmon, Endarmy, Achiar, Amora Lubis, Marlina Suswati, Hidayat, dan Zuzmawati.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman terhenti disebabkan serapan anggaran yang rendah. Rendahnya serapan anggaran juga dinilai telah menjadi penyebab anggaran dikembalikan ke pusat. */Haluan