Padang, Set DPRD---Pada hari H terjadinya bencana sejumlah anggota dewan langsung terjun ke lapangan guna memantau kondisi di tengah masyarakat.
Salah satunya dilakukan oleh Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Solok, Solok Selatan, Irwan Afriadi.
Menurut Irwan dari hasil tinjauannya kelapangan sejumlah persoalan dialami oleh masyarakat pasca terjadinya banjir. Diantaranya, sampai hari kemarin warga yang menjadi korban masih mengalami kekurangan daro segi kebutuhan pokok, pakaian dan bahkan ada yang kehilangan tempat tinggal. "Tak hanya itu, akibat banyaknya jalan dan jembatan yang rusak, akses antar kecamatan juga terputus,"papar Irwan.
Dalam hal ini kata Irwan ia berharap dinas terkait melakukan penanganan cepat untuk para korban. Masyarakat Solok Selatan hingga saat ini masih membutuhkan bantuan makanan, air bersih, pakaian, serta perahu karet yang bisa dimanfaatkan sebagai akses antar kampung. “Khusus untuk perahu karet diharapkan ada yang bisa segera membantu menyalurkan. Sebab tanpa adanya perahu karet anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah,†ungkap Irwan Afriadi.
Kemudian untuk penanganan selanjutnya, Irwan juga berharap petani yang sawah-sawahnya mengalami kerusakan juga bisa dibantu. Tujuannya agar mereka bisa menggarap kembali matapencaharian yang jadi tumpuan ekonomi keluarga tersebut.
"Banyak hal yang dibutuhkan untuk penanganan jangka pendek ataupun jangka panjang dari bencana ini. dilain hal anggaran yang ada di pemerintah daerah terbatas. Kita berharap dinas terkait bisa melakukan kordinasi ke pusat untuk meminta bantuan," ucap Irwan.
Sementara itu, pada Selasa lalu atas
nama DPRD Sumbar Anggota Komisi V Yulfitni Djasiran juga mengantarkan bantuan
terhadap korban longsor
di Kabupaten 50 Kota. Bantuan ini diserahkan pada masyarakat Nagari Koto Tangah
dan nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Yulfitni Djasiran mengatakan, bantuan tersebut adalah sebagai bentuk perhatian dewan pada korban bencana. Bantuan yang diberi diantaranya, tenda, sembako, mie, biskuit, dan yang lain. “Mudah-mudahan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terkena bencana," ucap Yulfitni.
Lebih lanjut Yulfitni menuturkan,
masyarakat yang rumahnya rusak akan segera didata untuk diberi bantuan dari
dana tanggap bencana. Selanjutnya ia juga menghimbau pada masyarakat agar tetap
berhati-hati. Ini karena cuaca belum sepenuhnya membaik.
Lebih lanjut, terkait bencana yang akhir-akhir ini terjadi secara masif di
Sumbar, DPRD akan memanggil pihak terkait untuk membahasnya.
"Ada yang meyakini bencana terjadi karena operasi tambang ilegal yang marak disejumlah daerah. Untuk ini DPRD akan minta pemerintah daerah agar mengkaji lagi izin-izin tambang yang telah diberi," pungkasnya.
Terpisah, pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota, Komisi V DPRD Sumbar meminta pihak terkait meiventarisir dengan benar jumlah kerugian, serta menyelesaikan penanganan dengan segera.
"Pendataaan tentang jumlah korban mesti dilakukan dengan benar. Jangan sampai ada warga yang kekurangan sandang atau pangan pasca bencana ini," ucap Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Apris Yaman saat dihubungi wartawan, Rabu (10/2).
Dalam hal ini, pemerintah kabupaten kota, BPBD dan instansi berwenang lain diminta memastikan ketercukupan kebutuhan makanan, pakaian serta tempat tinggal sementara untuk para korban banjir yang ada. Kemudian, kata Apris, penanganan jangka panjang juga mesti diperhatikan. Untuk ini, mesti ada data yang jelas tentang jumlah rumah yang rusak atau hanyut akibat banjir.
Sehingga persoalan masyarakat tidak
punya tempat tinggal usai bencana bisa diatasi.
Apris juga mengatakan, dalam penanganan bencana yang terjadi sekarang,
kabupaten/kota akan sulit melakukan sendiri. Kerjasama dari semua pihak
sangat dibutuhkan. Maka dari itu ia berharap instansi terkait bersama
kabupaten/kota bisa menjalin koordinasi yang baik dalam melakukan pemulihan
atas bencana yang dialami Sumbar.
"Dari DPRD sendiri, kemarin
(Selasa, red) Komisi V telah melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat
kondisi yang ada. Pihak terkait juga telah kita minta agar melakukan penanganan
dengan cepat," pungkas politisi dari Fraksi Nasdem tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Yuliarman mengatakan selain
penanganan pasca bencana, kepedulian atas situasi sebelum terjadi bencana
seharusnya telah dilakukan sejak jauh hari.
"Jangan setelah bencana kita semua
baru sibuk," ucap Yuliarman.
Terkait ini, terangnya, sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan atau
keberadaan hutan harus disosialisasikan pada masyarakat. Sosialisasi juga
tak melulu harus dilakukan oleh BPBD.
Tapi semua dinas terkait mulai dari dinas Prasjaltarkim, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan dan dinas yang lainnya dinilai berkewajiban melakukan sosialisasi pentingnya mencegah datangnya bencana. "Terkait bencana yang sudah terjadi ini. Kita himbau pemerintah daerah dan instansi berwenang bahu membahu dalam menanganinya," tandas Yuliarman. */Haluan