Padang, Set DPRD---Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat minta Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) dan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk disempurnakan. Karena program ini cukup bagus dan memberikan dampak yang positif dalam peningkatan ekonomi petani. Namun dalam pelaksanaannya perlu ada perbaikan mekanisme, seperti pengadaan bibit, pendistribusiannya dan pengawasan di lapangan.
“Kami lihat program GPP ini cukup bagus dan memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi petani di Sumatera Barat. Namun, kami juga nilai GPP ini perlu penyempurnaan, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai,†ungkap Ketua Kelompok I Panitia Khusus (Pansus) GPP dan GPEMP DPRD Sumbar Sabar AS, S.Ag usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota kemaren. Kunjungan Kerja ini juga diikuti Anggota Kelompok I Pansus GPP dan GPEMP lainnya, yakni Yulfitni Djasiran dan Irsyad Safar, Lc, M.Ed.
Menurut Sabar AS, GPP yang dilaksanakan Pemprov Sumbar ini cukup menjanjikan dan punya prospek bagus dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Namun dalam proses pelaksanaannya harus betul-betul dilakukan secara optimal dan perlu pengawasan yang lebih. “Mulai dari pengadaan bibit sapi dan tanaman yang akan diserahkan ke petani, sampai kepada petani atau kelompok tani penerima harus dilakukan secara benar dan teliti, sehingga tidak salah sasaran dan akhirnya program ini jadi tidak berhasil,†terang Sabar.
Di kesempatan yang sama, Yulfitni Djasiran meminta program GPP ini mesti dilakukan secara optimal dan semua pihak harus melakukan pengawasan terhadap GPP ini. Tidak hanya Pemprov saja, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi terkait juga perlu melakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap kelompok tani penerima bantuan. “Kelompok Tani penerima GPP ini harus didampingi dan dimonitor, sehingga apa yang menjadi target kita dapat terealisasi secara maksimal,†tukas Yulfitni Djasiran.
Ditambahkan Yulfitni, dari hasil kunjungan kerja ke sejumlah kelompok tani penerima GPP, pihaknya melihat program ini punya prospek bagus untuk peningkatan kesejahteraan petani. Program ini mulai menunjukan hasil, akan tetapi perlu penyempurnaan. “Ke depan dalam pendistribusiannya perlu dilakukan penelitian ke lapangan, guna mengetahui bantuan yang akan diberikan ini memang dibutuhkan petani atau tidak. Sebagai contoh, masyarakat di daerah Kinali Pasaman Barat yang diberikan bantuan bibit tanaman Coklat. Padahal kita tahu, di daerah ini masyarakatnya berprofesi sebagai petani sawit, tentu mereka tidak akan mau menanamnya,†ujar Yulfitni.
Selanjutnya Yulfitni juga meminta instansi terkait yang mengadakan bibit sapi agar sapi indukan yang diberikan kepada petani hendaknya sapi yang sudah produktif dan usianya sudah berumur 2 ½ tahun sampai 3 tahun. “Kalau usia sapinya masih dibawah 2 ½ tahun, tentu petani penerima bantuan akan menunggu cukup lama. Tapi kalau usia sapinya sudah siap untuk reproduksi, tentu sapi yang dikelola petani akan cepat berkembang,†sebut Yulfitni.
Anggota Kelompok I Pansus GPP dan GPEMP lainnya Irsyad Safar menyebutkan, GPP ini telah membantu petani dalam upaya peningkatkan ekonomi mereka. Meski begitu, pihaknya juga ingin program ini lebih disempurnakan, mulai dari pendataan kelompok penerima, bibit yang akan diberikan, kebutuhan kelompok tani hingga pendampingan dari penyuluh pertanian di lapangan.
“GPP ini cukup bagus dan perlu dilanjutkan, karena kita lihat di lapangan banyak kelompok tani yang berhasil. Tapi yang mesti dilakukan ke depanya adalah bagaimana program ini dapat terlaksana secara baik dan mampu meningkatkan kesejahteran petani. Sesempurna apa pun sebuah program, namun bila dalam pelaksanaannya masih belum optimal, tentu hasil yang akan diperoleh tidak akan sesuai harapan,†ucap Irsyad Safar mengakhiri. ***