PADANG,- Salah satu perusahaan sawit tidak penuhi janji perihal lahan, masyarakat adat Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat, mendatangi DPRD Sumatera Barat (Sumbar),baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Masyarakat meminta perusahaan merealisasikan kesepakatan terkait lahan yang dilakukan sejak awal.
Puluhan masyarakat Aia Gadang diterima Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Mochlasin serta anggota Syamsul Bahri.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Aia Gadang, Sawalman Datuak Lauik Api mengatakan, masyarakat adat setempat menyerahkan tanah kepada pihak perusahaan tahun 1990. Saat penyerahan disepakati, pihak perusahaan membangun kebun untuk masyarakat setempat minimal 10 persen dari total luas HGU. Namun, hingga saat ini janji yang telah disepakati belum terealisasi.
Ia berharap, DPRD Sumbar dapat menyelesaikan persoalan konflik agraria yang saat ini dihadapi masyarakat.
“Perusahaan waktu itu berjanji akan membangun perkebunan untuk masyarakat minimal 10 persen dari HGU, namun sampai saat ini, dari semenjak tahun 90 tidak juga terealisasi, maka kani berharap DPRD Sumbar dapat membantu memfasilitasi dalam penyelesaian masalah ini,” terang Salaman Dt. Lauaik Api.
Hal yang sama juga dikatakan tokoh masyarakat Mawardi Datuak Rajo Lelo, dimana tanah Ulayat diserahkan tahun 1990 kepada pemerintah kabupaten untuk selanjutnya dijadikan Hak Guna Usaha atau HGU, dengan perjanjian pihak perusahaan sawit membangun plasma 10 persen dari total luas HGU sekitar 5.000 hektar.
Menyikapi persoalan tersebut, anggota komisi II Syamsul Bahri berharap DPRD Sumbar segera membuat rekomendasi yang ditujukan kepada gubernur agar menindak tegas perusahaan kelapa sawit yang tidak merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal.
“Saya dan ketua komisi II akan membahas hal ini bersama teman-teman DPRD Sumbar, agar bisa membuat rekomendasi pada gubernur, untuk menyikapi laporan masyarakat, berkaitan dengan hak mereka dan janji perusahaan,” tegas Syamsul Bahri, yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, dapil Pasaman-Pasaman Barat.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Khusus I DPRD Sumatera Barat dipimpin ketua komisi II Mochlasin,juga dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta stakeholder terkait.
“Kita akan bawa ini pada pembahasan lanjutan, sehingga bisa menjadi keputusan lembaga, dan semua masukan diakomodir untuk dijadikan landasan dalam pembahasan,” tutup Ketua komisi II DPRD Sumbar Mochlasin.