Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan lambatnya proses pengerjaan tol Padang Pariaman ke Pekanbaru merupakan tanggungjawab Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ini.
“Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program dari presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
“Penugasan untuk pembebasan lahan itu dilakukan gubernur tanpa meminta persetujuan kepada DPRD. Kita DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil gubernur,” papar dia.
Ia menegaskan DPRD Sumbar tentu mendorong agar proyek ini berjalan sesuai perencanaan karena jalan tol ini vital dalam membangun perekonomian Sumatera barat.
Supardi menilai Sumbar akan semakin ketinggalan jika pengerjaan tol ini tidak juga rampung karena akses jalan yang lancar akan memutar roda perekonomian.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Sumbar nomor enam dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dan ini mengindikasikan daerah ini semakin tertinggal.
“Kita tentu mendorong agar pembangunan tol ini dapat terus dilanjutkan dan saya yakin tidak ada satupun orang Sumbar yang menolak tol. Kelemahan Pemprov hanya soal komunikasi dengan masyarakat,” kata anggota DPRD Sumbar Daerah Pemilihan Payakumbuh dan Limapuluh Kota ini.
Sumbar memiliki hasil pertanian,perkebunan dan peternakan yang dapat dibawa ke provinsi lain dan akan semakin lancar dengan tol karena distribusi menggunakan jalur darat akan lebih efektif
“Saya percaya kita akan konsentrasi masalah tol. Selama ini kita belum fokus selesaikan tol,” pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo tak dapat memastikan kapan selesainya tol dari Pekanbaru menuju Padang Pariaman saat meresmikan Tol Bangkinang pada Rabu (4/10).
Presiden mengingatkan Tol Pekanbaru-Bangkinang tersambung dengan Jalan Tol Lingkar Luar Pekanbaru. "Sehingga Dumai-Pekanbaru-Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan? Saya tidak bisa bicara, karena memang masih panjang.