PAYAKUMBUH, - Melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ketua DPRD Sumbar Supardi, melaksanakan program penyuluhan sosial keliling untuk masyarakat Kelurahan Kapalo Koto, Kamis (20/10) di Balai Kota Payakumbuh. 

Pada kesempatan tersebut, Supardi mengajak tokoh masyarakat untuk mensiasati prediksi pemerintah pusat terkait resesi ekonomi pada tahun 2023.

 

" Dengan kondisi seperti sekarang, tokoh-tokoh masyarakat mesti meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, apalagi dampak kenaikan harga BBM yang signifikan, dimana harga pupuk dan gandum naik," kata Supardi.

 

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumbar melambat dalam beberapa waktu terakhir, ditambah presentase inflasi yang tinggi dan menepati posisi kedua nasional. Dengan adanya prediksi resesi ekonomi  Indonesia tahun 2023, masyarakat harus mengambil langkah-langkah agar tidak terlalu merasakan dampak resesi. 

 

Politisi Gerindra ini menambahkan, program penyuluhan sosial keliling hanya difokuskan pada Kota Payakumbuh, hal itu dikarenakan peran kota ini cukup strategis di Sumbar. Meski menjadi salah satu daerah strategis, jumlah warga yang kurang mampunya mencapai 7000 jiwa. Jumlah Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 2,400,000, "Artinya" penghasilan rata-rata masyarakat Payakumbuh per hari kurang lebih Rp 80,000.

 

" Jadi dari sinkronisasi data dengan BPS, angka kemiskinan di Payakumbuh cukup tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, " katanya.

 

Di sisi lain, Supardi juga menyinggung persoalan stunting (gizi buruk) terhadap anak yang ditemukan sebanyak 500 kasus, secara peringkat dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar, Kota Payakumbuh menepati posisi 12.

 

Begitu dengan persoalan penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), angkanya juga cukup tinggi, ada jenis NAPZA yang sangat berbahaya yaitu lem. Praktek menghisap lem sangat berbahaya daya rusaknya lebih cepat, terlebih harganya sangat terjangkau dan mudahan didapatkan oleh remaja.

 

"Satu hal lainnya yang jadi sorotan kita di Payakumbuh adalah berkembangnya kaum Lesbian, Gay, Bisexsual dan Trasgender (LGBT). Angkanya cukup tinggi,  bahkan telah merambah dunia pendidikan," katanya.

 

Dia menyebutkan, dengan seluruh persoalan yang ada, penting menjadi perhatian berbagai unsur, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, ninik mamak, cadiak pandai dan bundo kanduang, mencarikan jalan keluar, muaranya adalah terwujudnya moralitas yang bisa menjaga merwah Ranah Minang.