PADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, telah menyelesaikan agenda jemput aspirasi dibeberapa titik daerah Di Kota Padang. Dari agenda tersebut, banyak keluahan masyarakat yang terhimpun, diantaranya tentang Surat Edaran(SE) vaksinasi pelajar, sistem zonasi dan bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.
Pada kunjungan jemput Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Kamis (17/2/2022) malam. Suwirpen didampingi Anggota DPRD Kota Padang Surya Jufri Bitel
Di hadapan dua dewan dari Fraksi Demokrat ini, para orang tua mengadukan perihal syarat vaksinasi yang menghambat anak-anak mereka untuk belajar tatap muka di sekolah.
“Bagaimana anak kami pak, karena vaksin, jadi tidak bisa belajar di sekolah,” ujar Yen, salah satu masyarakat Kelurahan Bandar Buat menyampaikan keluhannya.
Pada kesempatan itu Surya Jufri Bitel menegaskan, masalah vaksinasi yang membuat dilema para orang tua tersebut mesti dicarikan jalan keluar yang terbaik, tanpa merugikan siapapun.
Selain aduan soal SE, masyarakat juga mengeluhkan masalah Zonasi yang kerap menyulitkan anak-anak setempat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi. Mereka menyesalkan, masalah ini terus berlarut, bahkan terjadi hampir tiap tahun ajaran baru.
Menyikapi persoalan zonasi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen menekankan, kebijakan aturan tak boleh merugikan para generasi muda. Ingat dia, jika aturan yang ada menimbulkan persoalan di lapangan, tentunya harus segera dicarikan solusi.
“Jangan hanya karena ribet karena zonasi, anak-anak kita terlantar. Banyak diantara mereka yang terpaksa masuk sekolah swasta, sementara orang tuanya tidak sanggup secara finansial,” tegas Suwirpen.
Untuk diketahui pelaksanaan penjaringan aspirasi tersebut dilaksanakan pada Masjid Al-Kautsar, pengurus pun juga memiliki keluhan yaitu perihal kotak amal yang sering dibobol maling, menyikapi itu
Suwirpen Suib mengatakan, memang aksi maling kotak infak kerap melanda banyak masjid di Kota Padang.
Bahkan dewan dari Fraksi Demokrat ini mengakui, di masjid dekat kediamannya pun juga tak terhindarkan dari masalah tersebut.
“Di dekat rumah saya juga ada kasus seperti ini, kotak infak dimaling,” ungkap dia.
Belajar dari kejadian ini, Suwirpen menyarankan agar pengurus masjid melakukan pengawasan ekstra, selain memastikan CCTV berfungsi dengan baik, bisa juga memodifikasi kotak infak ke bentuk yang lebih rumit untuk dibongkar.
“Bisa kita buat agak tinggi, jadi maling membutuhkan waktu ekstra dan ini bisa mencegah niat jahatnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, melakukan kunjungan jemput aspirasi, Di Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Rabu (16/2).
Pada kunjungan tersebut terungkap, banyak masyarakat kurang mampu di Kelurahan Pampangan Nan XX tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
" Persoalan ini menjadi sorotan bagi saya, karena dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, kedepan kita mendorong unsur terkait bisa memperbarui data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," katanya.
Dia mengatakan, DTKS harus seiring dengan kondisi waktu ke waktu, jika dulunya tergolong mampu sekarang bisa saja hidup dibawah garis kemiskinan. Jika tidak diperbaharui maka yang dapat bantuan itu itu saja, bahkan ada juga yang dahulu nya kurang mampu sekarang mampu, tentu itu harus dikeluarkan dari DTKS.
" Banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran sekarang. Tidak hanya PKH, namun juga bantuan pemerintah berbentuk sembako, bahkan akses permodalan pemulihan ekonomi masyarakat, " katanya.
Dia berharap petugas pendataan DTKS benar-benar bekerja dengan objektif dan terjun langsung kelapangan, agar orang-orang yang masuk memang layak untuk mendapatkan program bantuan pemerintah. Jangan ada pertimbangan hanya untuk orang-orang terdekat saja.
" Kita mendorong seluruh unsur terkait untuk melakukan pengawasan berlapis agar pendataan dan penyaluran bantuan berjalan optimal, " tegasnya. (03)