PADANG - Di tengah-tengah keseriusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengikuti simposium membahas persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Senin (15/6), puluhan mahasiswa yang mengaku berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batusangkar berdemo ke DPRD Sumbar.
Yang didemo bukan DPRD Sumbar tetapi pemerintah kabupaten Tanahdatar, terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka menuntut temuan BPK tentang ketidakpatuhan dalam penggunaan APBD oleh pemkab Tanahdatar ditindaklanjuti.
M. Effendi yang mengaku sebagai ketua HMI Batusangkar menyampaikan permintaan agar DPRD Sumbar turun tangan untuk menindaklanjuti laporan APBD kabupaten Tanahdatar yang menurut mereka ada kejanggalan. Mereka berhara Kejanggalan tersebut dapat diusut oleh pihak kejaksaan tinggi Sumatera Barat.
"Dalam rekomendasi BPK terhadap APBD Tanahdatar tahun 2007 dan 2014 ada ketidakpatuhan. Kami meminta kejanggalan ini diusut oleh Kejati Sumbar," kata Effendi.
Namun, ia tidak bisa memperjelas tentang hal-hal yang dianggap janggal tersebut. Pendemo hanya meminta agar semua indikasi pelanggaran dalam penggunaan anggaran masyarakat perlu ditindaklanjuti serius.
Wakil ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano yang menerima para pendemo bersama sekretaris komisi V Nofrizon sependapat bahwa untuk memberantas korupsi harus melalui tindakan serius. DPRD akan menampung aspirasi yang disampaikan dan akan mencari tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan.
"Pemberantasan korupsi harus dengan tindakan serius. Kami di DPRD menampung aspirasi ini dan akan mencari tahu kebenaran informasi yang disampaikan," ujarnya.(padangmedia.com)