Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2022, Komisi II DPRD Sumbar mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan potensi budidaya udang vaname.
Komoditi perikanan tersebut, memiliki nilai ekspor yang memberikan dampak ekonomi bagi daerah
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano saat diwawancarai, Senin (22/11) mengatakan , pengembangan udang vaname merupakan turunan program nasional yang akan diterapkan oleh pemerintah provinsi pada tahun 2022, komisi meminta program itu berjalan optimal melalui OPD terkait.
“ Konsistensi sangat diperlukan, mengingat target peningkatan ekspor pemerintah pusat hingga tahun 2024 mencapai 250 persen,” katanya.
Dilantunkannya, jenis usaha perikanan ini, bisa menjadi alternatif nelayan yang banyak mengeluh akan banyaknya aturan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Setidaknya para nelayan tidak terus bergantung pada hasil laut, sehingga upaya pemerintah untuk mensejahterakan nelayan bisa diringankan.
Diketahui bahwa Sumbar memiliki potensi tambak perikanan air payau seluas 7.700 hektare namun yang baru dimanfaatkan seluas 150 hektar untuk udang vaname. Setiap program strategis pemerintah provinsi , salah satunya pengembangan udang vaname harus didukung oleh kabupaten/kota, jika daerah itu memenuhi syarat untuk investasi vaname usulkan kepada pemerintah provinsi sehingga bisa diberikan anggaran pengembangan atau dicarikan investor.
Guna menunjang berkembangnya produksi benur udang vaname, dinilai perlu memperhatikan hal-hal yang akan memengaruhi produksi, termasuk pemanfaatan teknologi.
"Teknologi harus dimajukan agar mendapatkan hasil maksimal. Misalnya, kalau sekarang dalam 1 meter kubik volume bisa ditebar 1000, mungkin kalau ada teknologi, dalam 1 meter kubik bisa 5000," katanya.
Dia berharap kepala daerah proaktif menggiatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. Diantaranya melakukan budidaya udang vaname yang bisa dikembangkan. Terlebih, potensi tersebut bisa bernilai ekspor, demi peningkatan ekonomi daerah.