PADANG - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Padang mengultimatum presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Delapan bulan kepemimpinan Jokowi-JK, mahasiswa menilai telah gagal membangun pondasi keberlangsungan pembangunan pro rakyat.
Ultimatum itu disampaikan mahasiswa dari KAMMI Kota Padang, Alfian Zulmi saat berorasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (21/5). Dalam orasi tertulisnya, Ketua Umum KAMMI Kota Padang menyebutkan, rakyat Indonesia saat ini semakin kesulitan.
"Rakyat yang kami maksud adalah pribumi Indonesia bukan antek-antek asing yang mengaku rakyat tetapi jadi benalu yang menghisap sumberdaya alam dan merugikan rakyat pribumi," kata Alfian.
Mahasiswa mengaku mengapresiasi kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Namun KAMMI menilai ukuran keberhasilan pemerintah adalah ketika pribumi bisa hidup sejahtera, berdaulat secara ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya.
"Tanpa kesejahteraan pribumi, seluruh kebijakan Jokowi-JK adalah kegagalan dan pengkhianatan pada amanat konstitusi UUD 1945 dan cita-cita kemerdekaan Indonesia," teriak mahasiswa.
Melalui aksi yang digelar dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei, KAMMI mendesak Jokowi-JK untuk berpihak dan melindungi rakyat pribumi Indonesia dari dominasi dan ketamakan asing-aseng. Tidak boleh ada regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengkebiri kesejahteraan dan usaha ekonomi pribumi.
Jokowi-JK harus segera membuat kebijakan yang melindungi rakyat pribumi dan memperbaiki kinerja pemerintahan agar pribumi terlindungi. Jokowi-JK adalah pihak yang bersalah bila usaha ekonom pribumi tidak membaik.
KAMMI juga mengajak rakyat Indonesia untuk melakukan revolusi bila pemerintahan Jokowi-JK terbukti semakin berpihak kepada asing-aseng. Membela kepentingan pribumi Indonesia adalah amanat konstitusi.
Kedatangan mahasiswa KAMMI Kota Padang di gedung dewan disambut oleh anggota DPRD Sumbar Hidayat dan Armiati. Dua anggota DPRD asal Gerindra dan Hanura ini didampingi Plt Sekwan Raflis dan Kabag Humas Setwan Erdi Janur.
Hidayat dan Armiati mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan cara damai. Hal-hal yang disampaikan akan ditampung dan dibahas di DPRD sesuai mekanisme yang ada.
"Untuk masalah yang berkaitan dengan daerah akan kami bahas dan bicarakan bersama pemerintah daerah sedangkan yang berkaitan dengan pemerintah pusat akan disampaikan ke anggota DPR RI melalui perwakilan dari partai masing-masing untuk dibicarakan secara kelembagaan," kata Hidayat. (padangmedia.com)