Harkitnas, Mahasiswa Kritik Kinerja Jokowi

PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyambut baik dan mengapresiasi gerakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi ke DPRD. Anggota dewan siap menampung aspirasi dan menyikapinya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar Sultani dan Aristo Munandar menyambut kedatangan mahasiswa yang menggelar aksi damai ke gedung dewan, Rabu (20/5) mengungkapkan apresiasi terhadap aksi mahasiswa yang berlangsung damai dan tertib tersebut. Mahasiswa harus menunjukkan jati diri sebagai generasi terpelajar dan intelek dengan menyampaikan aspirasi secara profesional dan tidak anarkis.

"Untuk memecahkan persoalan yang terjadi sangat dibutuhkan kritik dan saran dari mahasiswa dan masyarakat dan DPRD sangat merespon setiap aspirasi yang disampaikan. Mahasiswa hari ini telah menyampaikan aspirasi dengan cerdas dan profesional, dan itulah yang semestinya dilakukan sebagai generasi terpelajar dan intelektual," kata Aristo Munandar.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar Sultani menambahkan, DPRD akan menyambut positif dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Kritik dan saran yang disampaikan sangat berguna dalam memacu gerak kemajuan menuju masyarakat yang sejahtera.

"Aspirasi ini akan kami tampung dan DPRD akan menyikapi serta menindaklanjuti sesuai kewenangannya," kata Sultani.

Ia menerangkan, dalam menyikapi aspirasi yang disampaikan, DPRD memiliki mekanisme. Hal-hal yang menjadi kewenangan akan disikapi dengan pemerintah daerah sementara masalah yang bersifat nasional akan dikordinasikan dengan DPR RI dari partai masing-masing. Semua itu akan disikapi secara bertahap mulai dari komisi, fraksi sampai kepada pimpinan.

Mahasiswa yang menggelar aksi damai di DPRD Sumbar berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas (Unand), bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Mereka menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak pro rakyat. Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi untuk segera menstabilkan kondisi perekonomian dan melakukan nasionalisasi terhadap aset negara.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menciptakan kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena BBM sangat berpengaruh terhadap harga barang kebutuhan pokok. Jokowi juga diminta untuk segera melakukan reshuffle kabinet kerja untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat. (padangmedia.com)