Masuk 10 Besar Dengan Pengangguran Tertinggi. Ketua DPRD Sumbar Minta Pemprov Perhatikan UMKM

PADANG,-  Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta pemerintah provinsi (Pemprov)  untuk optimal dalam penerapan program pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi. Salah satu program yang dimaksud adalah, mencetak seribu enterprenur milenial.
 
Hal itu ditegaskan, karena Sumbar masuk dalam 10 besar daerah dengan angka pengangguran tertinggi se Indonesia.
 
" Program seribu enterprenur masuk dalam muatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), namun hal itu perlu dibahas bersama agar penerapan berjalan optimal, " katanya saat dihubungi, Jumat 25/6).
 
Dia mengatakan dalam kondisi sekarang, naiknya angka pengangguran di Sumbar wajar, dimana pertumbuhan ekonomi secara makro merosot. 
 
Hal tersebut, berbanding lurus dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan, bahkan perusahaan-perusahan juga melakukan pengurangan tenaga kerja. 
 
Secara garis besar, lanjutnya, DPRD mendorong Pemprov untuk bersama-sama  meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi melalui program-program strategis agar angka pengangguran bisa ditekan. Pada masa pandemi, ribuan UMKM gulung tikar bahkan modal mereka yang ditanam pun habis.  
 
" Persoalan permodalan harus menjadi perhatian bersama, agar usaha sektor ini bisa kembali memberikan kontribusi terhadap perekonomian, " katanya.
 
Dia mengatakan pemerintah juga harus memikirkan kembali akses pemasaran produk-produk UMKM yang hanya bisa berjalan dengan kebijakan pemerintah. UKM merupakan salah satu penyumbang terbanyak PDRB Sumbar, sehingga ini perlu dioptimalkan.
 
 
Sebelumnya pada kunjungan Staf Ahli Bidang SDA dan LH Menteri Koordinator Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Asmarni, Rabu (16/6). Terungkap
Sumatra Barat (Sumbar) merupakan daerah peringkat delapan jumlah penganggurannya dari 34 provinsi di Indonesia. 
 
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2021 sebesar 6,67 persen atau menduduki peringkat delapan dari 34 provinsi dengan rata-rata nasional  6,26 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 6,56 persen. (03)