PADANG- Perkembangan Kabupaten Kepulauan Mentawai diakui lambat karena berbagai faktor yang menjadi kendala. Sebagai daerah kepulauan, sarana transportasi laut dan infrastruktur jalan menjadi kendala paling dirasakan oleh masyarakat dan itu diakui oleh pemerintah daerah setempat. Terbatasnya anggaran daerah menjadikan upaya peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur tidak berjalan secara maksimal.
Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sibagallet bersama rombongan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten tersebut berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (30/4). Diterima oleh anggota DPRD lintas komisi, Yudas mengekspos kendala, kebutuhan dan potensi Kepulauan Mentawai dan mengharapkan dukungan pembangunan dari APBD Provinsi Sumbar.
" Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sarana infrastruktur namun hanya bisa dilakukan sedikit demi sedikit karena dibiayai APBD kabupaten," kata Yudas.
Ia mengekspos rencana pembangunan jalan darat di seluruh pulau-pulau di Mentawai antara lain di Sipora, Siberut dan Sikakap. Sejauh ini baru bisa terealisasi sekitar 10 persen dari total rencana yang telah dibuat. Ia menginventarisir kebutuhan pembangunan sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta beberapa pelabuhan di daerahnya membutuhkan sedikitnya Rp284,5 Miliar lebih
Rombongan Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai diterima oleh anggota DPRD Sumbar dari beberapa komisi antara lain Rafdinal, Syaiful Ardi, Sudarmi Saogo, Liswandi, Hidayat, Erman Mawardi, Endarmy dan Achiar. Pada prinsipnya anggota DPRD Sumbar sangat responsif dan mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah kepulauan tersebut.
" Namun yang sangat kami tekankan disini adalah agar pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai membuat usulan kepada provinsi melalui Musrenbang ataupun melalui aspirasi kepada anggota dewan sehingga bisa diperjuangkan untuk dianggarkan," kata Liswandi, anggota Komisi III DPRD Sumbar.
Liswandi menuturkan, Komisi III DPRD Sumbar sudah melakukan kunjungan kerja ke Mentawai sebelumnya dan sudah melihat kondisi daerah itu. DPRD sudah melihat dan merasakan berbagai kendala yang disebutkan oleh bupati tersebut.
" Daerah harus membuat usulan, menginventarisir kebutuhan pembangunan dan menghitung perkiraan biaya sehingga diketahui mana yang dibiayai oleh kabupaten dan mana yang bisa diambil kewenangan pembiayaannya oleh pemerintah provinsi," lanjutnya.
Sementara, sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Syaiful Ardi menambahkan untuk mebangun Mentawai harus dilakukan secara bersama dengan kordinasi yang baik. Pengembangan Mentawai juga harus didahului oleh membangun citra positif mengenai potensi daerah terutama di bidang pariwisata. Masalah kebencanaan yang selama ini menjadi imej negatif harus dihilangkan sehingga investasi ke Mentawai bisa masuk dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.
Sudarmi Saogo, anggota Komisi III DPRD Sumbar yang juga merupakan putra daerah Kepulauan Mentawai dalam kesempatan itu mengingatkan agar Pemkab Kepulauan Mentawai menjalin kordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemprov Sumbar dan DPRD. Selama ini, ia melihat hal itu tidak berjalan dengan baik sehingga banyak hal yang mestinya bisa diupayakan tidak terlaksana dengan baik karena tidak dikerjakan secara bersama.
" Ke depan hendaknya harus terjalin kordinasi dan komunikasi sehingga bisa mendudukkan berbagai persoalan dan melaksanakan program pembangunan secara bersama-sama," sarannya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Yulfitni Jasiran dalam kesempatan itu mengingatkan agar Pemkab Kepulauan Mentawai segera mengajukan usulan proposal secara resmi kepada provinsi. DPRD akan mengupayakannya masuk dalam kegiatan pada perubahan APBD 2015 atau APBD awal tahun 2016 mendatang.(padangmedia.com)