DPR Aceh ke Sumbar Belajar Benahi Pendidikan Pasca Gempa

PADANG - Pasca bencana gempa dan tsunami, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terus berupaya membenahi kembali berbagai sektor. Salah satu yang paling menjadi fokus selain sarana infrastruktur adalah sektor pendidikan. NAD merasakan, perkembangan pendidikan di daerahnya masih lamban dan perlu digenjot. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat (24/4) berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mencari tahu trik Sumbar dalam melakukan pembenahan terhadap sektor pendidikan. Sumbar dinilai cukup berhasil membenahi sektor ini pasca bencana gempa tahun 2007 dan 2009. Rombongan Komisi V DPRA dipimpin ketua Komisi Muhammad Alfatah diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano dan Sekretaris Komisi V Novrizon serta beberapa orang anggota komisi antara lain Sitti Izzati Aziz, Marlina Suswanti dan Riva Melda. Alfatah mengungkapkan, pembenahan sektor pendidikan di Sumbar pasca bencana gempa cukup baik. "Aceh dan Sumbar sama-sama pernah mengalami bencana namun pembenahan sektor pendidikan di Sumbar cukup baik. Kami ingin mengatahui bagaimana Sumbar melakukan pembenahan untuk diterapkan di NAD," ujar Alfatah. Pengakuan bahwa Sumbar telah selangkah lebih maju dari NAD dalam hal tersebut menurutnya dibuktikan dengan dijadikannya Sumbar sebagai tujuan oleh komisi V DPRA dalam mencari daerah pembanding untuk dijadikan sebagai masukan dalam membenahi sektor pendidikan di Aceh. Untuk itu ia berharap agar DPRD Sumbar dapat membagi pengalaman dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius dalam kesempatan itu mengatakan, sektor pendidikan memang menjadi salah satu paling prioritas sehingga apapun kendala yang dihadapi pada sektor ini akan menjadi perhatian serius DPRD, termasuk bencana alam. Gempa 2007 dan 2009 telah menimbulkan banyak kerusakan terhadap sarana infrastruktur dan gedung sekolah. "Sarana prasarana memang belum semua bisa diperbaiki namun Sumbar berupaya agar proses pendidikan tidak terganggu dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut," katanya. Meski bencana gempa di Sumbar tidak sedahsyat apa yang dialami oleh Aceh namun Arkadius memuji pemerintah provinsi Aceh juga telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam upaya pembenahan pasca tsunami. Aceh dinilai cukup cepat dalam berbenah diri dan tidak terpuruk karena bencana. Ia berharap, dengan "sharing" yang dilakukan DPRD Sumbar dan DPRA bisa menjadi bahan kajian dan masukan bagi Sumbar dan Aceh untuk sama-sama menggenjot pembangunan daerah setelah dilanda bencana. Sekretaris Komisi V Novrizon menambahkan, dalam upaya membenahi dan menggenjot sektor pendidikan, DPRD Sumbar melakukan kontrol pengawasan yang cukup ketat kepada pemerintah daerah. Sebagai salah satu sektor paling prioritas, DPRD berupaya maksimal mengawal sektor pendidikan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. "Kami di DPRD terus memaksimalkan pengawasan kepada pemerintah daerah dan melakukan kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan program pendidikan," tegasnya. Meskipun masih banyak kekurangan yang belum sepenuhnya dapat ditangani dengan baik, namun DPRD akan terus memfokuskan perhatian terhadap sektor pendidikan. Instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sedikit mendapatkan tekanan dan kecaman dari DPRD jika ada program yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan. "Anggota Dewan akan memberikan tekanan cukup keras kepada pemerintah jika ada hal yang terabaikan pada sektor pendidikan. Hal itu adalah demi mencapai tujuan pembangunan pada bidang pendidikan dapat tercapai sesuai tujuan dan harapan yaitu menciptakan kualitas pendidikan lebih baik," pungkasnya. (padangmedia.com)