PADANG, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah (opd) terkait, menindaklanjuti Memorandum Of Understanding (MOU) dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian akses jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said saat diwawancarai awak media di sela-sela kunjungan tersebut, Selasa (18/5) mengatakan, untuk tahun ini pemerintah provinsi telah melakukan MOU dengan Kemenko Kemaritiman untuk kucuran APBN sebesar Rp 100 miliar untuk kelanjutan jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang, sebesar Rp 100 miliar. Dari anggaran tersebut, maka panjang jalan yang bisa diselesaikan sepanjang 2 Kilometer (KM).
Menurutnya, dari mulainya pengerjaan akses jalan menuju Teluk Tapang pada tahun 2009, hingga sekarang baru selesai sepanjang 20 KM dan yang belum selesai lebih panjang yaitu 43 KM.
Dari persentase keseluruhan jalan yang selesai baru sepertiga, dari teknis pengerjaan ada jalan yang harus dipotong sekitar empat sampai lima kilometer karena tanjakannya terlalu tinggi, dengan kondisi itu mobil-mobil yang nantinya akan membawa minyak sawit (CPO) akan kesulitan menuju pelabuhan.
“ Teknis pengerjaan itu, telah dikoordinasikan dengan UPT terkait dan itu memang harus dilakukan mengingat Pelabuhan Teluk Tapang nantinya akan menjadi pelabuhan strategis untuk distribusi CPO dari Sumbar ke provinsi lain,” katanya.
Dia menegaskan pemotongan itu penting dilakukan mengingat kondisi sekarang tidak memungkinkan, selain tanjakan terlalu tinggi bengkolan jalan juga membahayakan kendaraan menuju pelabuhan.
Untuk itu Dinas PUPR mesti proaktif menindaklanjuti MOU-MOU yang telah disetujui dengan pemerintah pusat. Pelabuhan Teluk Tapang merupakan pelabuhan potensial , mengingat koneksinya dekat dengan Provinsi Sumatera Utara.
Dia juga melihat, meskipun pemerintah provinsi melalui opd terkait telah menyatakan pelabuhan telah selesai, namun sejumlah infrastruktur penunjang seperti perkantoran ataupun sarana lainya terlihat belum selesai.
“ Jika Pelabuhan Teluk Tapang benar-benar selesai, akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Sumbar khususnya Pasaman Barat, mengingat pola distribusi CPO semakin efektif ke provinsi-provinsi lain,” katanya.
Dia berharap akses jalan dan pelabuhan harus tuntas sebelum jabatan gubernur sekarang habis, sehingga perlu sinergitas dengan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan akses infrastruktur pelabuhan.
Untuk diketahui, pada kunjungan tersebut Komisi IV DPRD Sumbar datang dengan seluruh anggota komisi dan staf
Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Lazuardi Erman mengatakan anggaran untuk pembangunan jalan dan sarana lainnya sudah ploting oleh pemerintah pusat hingga 2024.
“Berharap penuntasan pembangunan Teluk Tapang dapat segera dituntaskan agar bisa beroperasi pelabuhan,” tuturnya.
Menurutnya keberadaan pelabuhan Teluk Tapang akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat Pasaman Barat dan Sumbar umumnya.
“Hasil sumber daya alam yang ada di Pasaman Barat, Mandailing Natal Sumatera Utara dan daerah lainnya bisa memanfaatkan pelabuhan Teluk Tapang nantinya,” katanya. (03)