PAINAN- Para walinagari di kabupaten Pesisir Selatan berharap adanya bantuan dana dari provinsi untuk membangun kantor. Kondisi saat ini, hanya sepertiga kenagarian yang sudah memiliki kantor permanen sementara yang lainnya masih menumpang di rumah-rumah warga dengan kondisi bangunan seadanya.
Harapan itu disampaikan oleh Drs. Alimunar Yong, walinagari Barung Barung Belantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan mewakili para walinagari di kabupaten ini ketika bertatap muka dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, Jumat (23/1). Temu ramah dan tatap muka Ketua DPRD Sumbar tersebut berlangsung di Masjid Baabul Khairat Koto Pulai Barung Barung Belantai Selatan.
Dalam temu ramah tersebut, Hendra Irwan Rahim didampingi Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Saidal Masfiuddin dan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Martawijaya Datuak Rajo Bagampo. Alimunar menyampaikan aspirasi para walinagari khususnya di Kecamatan Koto XI Tarusan yang belum memiliki kantor sendiri dengan harapan DPRD Sumbar bisa memperjuangkan anggaran APBD provinsi untuk membantu dana pembangunannya.
" Sebagian besar Walinagari di Pesisir Selatan saat ini masih menumpang berkantor di rumah-rumah warga atau di bekas-bekas bangunan milik pemerintah. Harapan kami, DPRD Sumbar bisa ikut membantu pendanaan melalui APBD provinsi agar nagari-nagari bisa memiliki kantor sendiri yang representatif," harapnya.
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menjawab harapan tersebut menjelaskan bahwa setiap tahun bantuan pembangunan kantor walinagari selalu dianggarkan dalam APBD Provinsi. Namun jumlahnya tidak banyak karena keterbatasan kemampuan keuangan sehingga dianggarkan secara bertahap.
" Setiap tahun selalu dianggarkan namun tentu saja tidak seluruhnya bisa terakomodir serentak karena kemampuan keuangan provinsi juga terbatas. Jadi harus dilakukan secara bertahap, tahun ini juga sudah dianggarkan lagi untuk beberapa nagari," katanya.
Saidal Masfiuddin, anggota Komisi IV DPRD Sumbar menguatkan jawaban dari Ketua DPRD Sumbar tersebut. Menurutnya tahun ini untuk pembangunan kantor walinagari di Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan sekitar Rp75 juta.
" Bantuannya kecil karena banyaknya nagari di Sumbar yang belum memiliki kantor permanen sementara kemampuan keuangan terbatas sehingga harus dibagi," terangnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Martawijaya Datuak Bagampo menambahkan, dari APBD Kabupaten sendiri juga dianggarkan setiap tahun. Namun kembali kepada persoalan keterbatasan anggaran, APBD hanya bisa merealisasikan untuk beberapa kantor dalam setahun sehingga dianggarkan secara bertahap.
" Disamping mendapat bantuan dari APBD Provinsi, dalam APBD Kabupaten juga dianggarkan untuk pembangunan untuk beberapa yang lainnya. Karena anggaran terbatas, terpaksa harus dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Data dari Pemkab Pesisir Selatan, dari 182 nagari yang ada di daerah ini, baru sekitar 50 nagari yang memiliki kantor permanen. Di Kecamatan Koto XI Tarusan sendiri, dari 23 kenagarian baru empat yang sudah memiliki kantor permanen. (www.padangmedia.com)