Kondisi "memiriskan" terjadi di hampir seluruh cabang-cabang olahraga (Cabor), baik dalam segi penganggaran maupun dari segi pembinaan atlet. Hampir seluruh cabang olahraga mengeluhkan soal pendanaan dan pembinaan atlet-atlet. Bahkan, ada Cabor yang malah tidak punya sekretariat.
Hal itu terungkap dalam rapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan pengurus cabang-cabang olahraga, Selasa (13/1). Rapat tersebut dilakukan DPRD dalam rangka evaluasi program pembangunan tahun 2014 yang sudah dilaksanakan.
Kepada anggota DPRD Sumbar dari Komisi V, para pengurus provinsi (Pengprov) Cabor mengharapkan dapat memberi perhatian terhadap kondisi tersebut. Wahyu Iramana Putra dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) melalui DPRD meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk organisasi olahraga untuk lebih memberikan perhatian, jangan sampai pengurus Cabor yang mengemis-ngemis.
"Hendaknya KONI sebagai induk organisasi olahraga hendaknya lebih perhatian, jangan sampai Cabor yang mengemis-ngemis," katanya.
Demikian juga dari Pengprov Cabor lainnya juga menyampaikan keluhan yang sama. Ediswar, sekretaris Pengprov Cabor Gulat menuturkan kondisi yang tak jauh berbeda. Sebagai Cabor andalan, gulat juga minim dalam pendanaan dan pembinaan. Minimnya pendanaan membuat pemberangkatan atlit untuk mengikuti kejuaraan terkendala. Ada yang terpaksa hanya diikuti sebagian, bahkan ada yang tidak bisa diikuti sama sekali karena soal dana.
"Latihan dengan peralatan seadanya, tidak bisa mengikuti kejuaraan karena terkendala biaya pemberangkatan, tidak adanya kejelasan soal pendanaan membuat kami kesulitan," ujarnya.
Ia meminta, hendaknya KONI dapat lebih transparan sehingga dari awal sudah diketahui berapa dana yang tersedia. Selama ini sering dialami, bahkan dana baru diketahui ketersediaannya ketika atlet akan diberangkatkan sehingga sering atlet tidak jadi berangkat.
Dari Cabor-cabor lain juga menyampaikan keluhan yang sama. Seperti Cabor Dayung yang mengeluhkan soal peralatan dan atletik yang mengeluhkan soal lapangan sintetis. Arpan Rusda, pengurus PASI mengeluhkan tidak adanya lapangan sintetis untuk latihan. Ia mengungkapkan seluruh daerah sudah memiliki lapangan sintetis kecuali Sumbar dan satu provinsi lain. Selebihnya sudah memiliki.
Fajril Ale, pengurus Pertina dalam kesempatan itu mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah. Ia menilai, penganggaran untuk olahraga sangat memiriskan. Bahkan Badrul Mustafa, Ketua Pengprov Persatuan Tenis meja Seluruh Indonesia (PTMSI) mengaku sampai kini belum memiliki sekretariat.
"Jangankan sarana latihan, bahkan kami (PTMSI) sampai kini belum memiliki sekretariat. Alamat surat-menyurat masih menumpang kepada Sekretariat KONI Sumbar," keluhnya.
Ketua Pengprov Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORI) Sumbar, Alvira mengharapkan, pemerintah lebih serius dalam pembinaan para atlet dan memberi perhatian terhadap fasilitas. Untuk mendapatkan prestasi yang baik, pendanaan dan pembinaan perlu menjadi perhatian.
Memiriskan lagi, para pengurus cabor juga mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para atlet berprestasi. Banyak atlet yang tidak bisa dipertahankan ketika memilih hengkang ke daerah lain karena nasib mereka tidak jelas di Sumbar.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan bano selaku Kordinator Komisi V menjawab keluhan para pengurus Cabor tersebut menegaskan, rapat komisi dengan mitra kerja tersebut dilakukan dalam rangka mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Diakui, anggaran daerah untuk pembinaan olahraga melalui KONI masih belum maksimal. Tahun 2015, anggaran untuk KONI hanya Rp5,2 Miliar.
"Keterbatasan keuangan daerah membuat dana pembinaan olahraga yang dikucurkan kepada KONI belum maksimal. Ini akan menjadi kajian dan akan diperjuangkan sampai anggaran pembinaan olahraga ini bisa memenuhi kebutuhan," kata Arkadius.
Ia memperkirakan, setidaknya KONI membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar sampai Rp25 miliar untuk tahun ini. Hal ini mengingat persiapan seluruh Cabor dalam menghadapi beberapa kejuaraan nasional termasuk Pra PON dan PON ke XIX pada 2016 di Jawa Barat. Namun, ia berjanji DPRD akan memperjuangkan penambahan anggaran pada APBD perubahan.
"Dari segi pendanaan atau anggaran kita akan terus memperjuangkan. Namun yang lebih penting lagi adalah soal manajemen dan kordinasi yang harus lebih diperkuat lagi antara KONI, Cabor dan pemerintah," katanya.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Mochklasin yang memimpin rapat mitra kerja dengan Pengprov Cabor tersebut mengungkapkan seluruh persoalan yang diungkapkan dalam rapat menjadi masukan bagi Komisi V. Ia berjanji akan membicarakan persoalan tersebut di tingkat komisi dan berupaya agar menjadi agenda pembahasan di lembaga DPRD. Melihat potensi, Mochklasin yakin atlet-atlet Sumbar mampu berprestasi asalkan mendapatkan pembinaan yang baik ditunjang dengan pendanaan yang memadai pula. (padangmedia.com)