Program Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinkop UMKM) Sumatera Barat dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum membawa kemajuan yang berarti terhadap perkembangan koperasi dan UMKM. Anggota Dewan merasa program kerja dinas tersebut perlu ditinjau ulang dan dievaluasi.
Sorotan itu disampaikan anggota dewan saat rapat komisi III DPRD dengan mitra kerja, Senin (12/1). Anggota Komisi III Zalman Zaunit menilai, program kerja Dinkop UMKM cenderung kopi paste setiap tahun.
"Tidak ada inovasi dan cenderung kopi paste sehingga tidak membawa kemajuan berarti," ungkap Zalman.
Menurutnya, setiap tahun selalu ada program pelatihan kepada koperasi namun pelatihan tidak membawa dampak berarti terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi. Kesannya, pelatihan hanya sekedar kegiatan rutin untuk menghabiskan anggaran saja tanpa memikirkan sisi efektifitas dan tidak berdasarkan kajian tentang pelatihan atau pembinaan seperti apa yang dibutuhkan oleh koperasi-koperasi.
Martias tanjung, anggota Komisi III lainnya menambahkan, mestinya Dinkop UMKM mengkalsifikasikan (mengelompokkan) koperasi yang ada berdasarkan kondisinya. Dengan demikian, akan terlihat mana koperasi yang berkondisi baik dan kurang baik, mana yang membutuhkan pembinaan dan mana yang mesti dibenahi.
"Mestinya dikelompokkan sehingga bisa diketahui mana yang harus dibenahi. Selama ini belum terlihat langkah-langkah seperti itu," kata Martias.
Muslim M Yatim, anggota komisi III lainnya dalam rapat tersebut juga menyoroti lemahnya peran koperasi terutama yang berada dibawah binaan Dinkop UMKM dalam memutus mata rantai praktek rentenir terhadap pelaku UMKM. Menurut Muslim, semestinya koperasi binaan dapat berperan dalam memutus mata rantai praktek rente tersebut.
"Sayangnya, kondisi saat ini banyak kondisi yang kurang baik sehingga tidak bisa diberdayakan untuk memberikan perhatian kepada pelaku UMKM. Ada juga koperasi yang kondisinya kurang baik karena belum tersentuh program pemerintah melalui Dinkop UMKM," katanya.
Kepala Dinas Koperasi UMKM Sumbar, Ahmad Kharisma menjawab hal tersebut menyatakan sudah bekerja maksimal untuk memajukan koperasi di Sumbar. Dari segi pendanaan, pihaknya telah merealisasikan berbagai program kerja tahun 2014 dengan total anggaran Rp14,4 Miliar dari APBD provinsi dan Rp3,2 Miliar dana APBN.
Anggaran yang tersedia tersebut menurutnya digunakan untuk belanja langsung sekitar Rp7,2 miliar dan belanja tak langsung Rp7,2 Miliar. Realisasi belanja langsung disebutkan sebesar 97,7 persen sementara belanja tidak langsung terealisasi 100 persen, diantaranya sebagai bantuan kepada sekitar 2 ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL).(padangmedia.com)