Turunnya target Pendapatan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sudah melalui analisa dan kajian yang optimal. Target yang ditetapkan sudah memperhatikan faktor-faktor antara lain realisasi penerimaan, potensi asumsi pertumbuhan ekonomi serta regulasi yang dapat mempengaruhi.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno terkait proses pembahasan APBD Sumbar tahun 2015, menjelaskan, faktor-faktor tersebut ditindaklanjuti dalam tahapan-tahapan pembahasan yang komferehensif sehingga menghasilkan analisa yang optimal. Pertanyaan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar terhadap penurunan beberapa sumber pendapatan daerah telah disampaikan oleh gubernur pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (3/11).
Irwan menjelaskan, di antara jenis PAD yang mengalami penurunan adalah pajak air permukaan, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk pajak air permukaan, kata Irwan, diperkirakan produksi KWH pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tidak maksimal karena pengaruh cuaca mengakibatkan turbin dipakai bergantian. Seperti PLTA Singkarak dan PLTA Koto Panjang yang mempunyai tiga turbin tetapi yang hidup hanya satu atau dua turbin.
Sedangkan pada jenis restribusi daerah, menurutnya penurunan berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD di bawah Dinas Kesehatan antara lain Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM), UPTD Kesehatan Paru dan laboratorium Kesehatan. Demikian juga dengan beralihnya status empat rumah sakit milik Pemprov menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka pendapatan retribusi pelayanannya tidak lagi dalam retribusi tetapi masuk pada lain-lain PAD yang sah.
Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dijelaskan, penurunan target antara lain terjadi pada PT Bank Nagari dan PT Balairung. Pada Bank Nagari, penurunan terjadi karena adanya kebijakan terhadap deviden yang akan dibagikan dari 78 persen menjadi 70 persen.
Sedangkan penurunan pada PT Balairung disebutkan karena perusahaan tersebut masih memiliki utang pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas BPHTB dan PBB tahun 2010-2013. Secara hitungan bisnis, perusahaan tersebut sudah mendapatkan keuntungan namun dalam perhitungan laporan keuangan masih rugi karena harus memasukkan beban biaya perusahaan.
Sementara untuk tiga perusahaan milik daerah lainnya, Irwan masih menyampaikan optimismenya bahwa tahun 2015 nanti akan menunjukkan kinerja yang baik. Tahun 2013, PT Dinamika dan PT ATS memang belum memberikan kontribusi sedangkan PT Grafika telah mampu menyetorkan kontribusi sebesar Rp134 juta lebih. Saat ini, ketiga perusahaan tersebut selalu dievaluasi kinerjanya.
Dalam penyampaian nota APBD 2015 lalu, dari Rp3,5 triliun yang ditargetkan sebagai anggaran pendapatan daerah, antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,304 triliun lebih. Target PAD ini meningkat dari tahun 2014 sekitar Rp42,31 miliar. Peningkatan tersebut bersumber dari empat jenis pajak, kecuali pajak air permukaan.
Sumber lainnya dari pendapatan daerah adalah dari restribusi yang ditargetkan sebesar Rp13,33 miliar, hanya naik sekitar Rp129 juta dari tahun lalu. Sementara yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru mengalami penurunan sekitar Rp8,6 miliar menjadi Rp91,7 miliar atau turun 8,55 persen.(padangmedia.com)