DPRD Soroti Anggaran Belanja Publik

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyoroti ketimpangan perbandingan belanja langsung dan tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/10) melalui pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD yang telah diajukan Gubernur Sumbar, Rabu (22/10) lalu.

Fraksi-fraksi menilai, idealnya perbedaan belanja langsung dengan belanja tidak langsung tidak begitu besar. Fraksi Gerindra menyorot, lebih besarnya belanja tidak langsung mengindikasikan kebijakan anggaran tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Semestinya anggaran langsung lebih diperbanyak bukan sebaliknya.

 " Semestinya kebijakan anggaran lebih mengarah kepada kepentingan rakyat dengan memperbanyak anggaran langsung, bukan sebaliknya," kata Hidayat, Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi Gerindra.

Erman Mawardi, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, kesenjangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut dikhawatirkan akan menghambat pembangunan fisik. Idealnya, belanja langsung sebagai belanja publik dianggarkan lebih besar atau minimal sama dengan belanja tidak langsung atau belanja pegawai.

" Struktur anggaran yang iedal itu adalah dimana anggaran belanja langsung lebih besar atau minimal sama dengan belanja tidak langsung sehingga terjadi peningkatan pembangunan fisik," katanya.

Senada, Fraksi Nasional Demokrat juga menyoroti porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut. Murdani, juru bicara fraksi Nasdem mengkritik, besarnya belanja pegawai yang dialokasikan sangat membebani APBD.

" Sepertiga anggaran belanja daerah habis untuk belanja pegawai dan ini sangat membebani APBD," kritiknya.

Dalam Nota Pengantar APBD 2015, Gubernur Irwan Prayitno sebelumnya menyampaikan, Anggaran Belanja daerah diperkirakan sebesar Rp3,53 triliun di antaranya digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp2,1 triliun dan Belanja langsung sebesar Rp1,781 triliun. Anggaran Belanja Tak Langsung diperkirakan meningkat Rp196,223 miliar dari tahun lalu atau 10,5 persen. Sedangkan pada Belanja Langsung terjadi pengurangan dari Rp1,781 triliun tahun lalu menjadi Rp1,462 triliun atau turun sebesar 17,91 persen.

Sementara itu, Anggaran pendapatan ditargetkan sebesar Rp3,5 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,304 triliun lebih, dana perimbangan sekitar Rp1,3 Triliun dan Dana Alokasi Umum sekitar Rp1,13 Triliun serta dari restribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melihat komposisi anggaran tersebut, akan terjadi defisit sekitar Rp95 Miliar yang bisa ditutupi dengan Sisa Lebih Penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2014 yang diperkirakan mencapai Rp150 Milia. (padangmedia.com)