Puluhan nelayan kapal bagan mengadukan nasib ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat. Mereka mengeluhkan soal perizinan melaut yang dirasakan menyulitkan, juga persoalan ketersediaan Bahan bakar Minyak (BBM).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumbar Indra Datuak Rajo Lelo dan anggota Komisi III Iswandi Latief menerima kedatangan para nelayan bagan tersebut. Kepada kedua angota DPRD ini para nelayan menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam mencari penghidupan sebagai nelayan.
Ketua Kelompok Nelayan Koto Tangah Padang, Azwir menyampaikan kehidupan mereka sebagai nelayan sekarang ini kondisinya semakin memprihatinkan. Berbagai persoalan terus menimpa aktivitas mereka, mulai dari biaya operasional bagan yang makin mahal, sampai kepada sulitnya mengurus perizinan.
"Kendala yang kami hadapi semakin membuat kami kesulitan. Kami tidak tahu kemana harus mengurus izin-izin seperti izin kapal, Surat Layak Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar dan lainnya," kata Azwir di gedung DPRD Sumbar, Rabu (22/10).
Dikatakan Azwir, untuk bobot kapal 10 GT ke bawah, pengurusan izinya cukup oleh pemerintah kota/kabupaten. Sementara untuk bobot kapal di atas 10 GT sampai 30 GT izinnya dikeluarkan pemerintah provinsi. Untuk bobot kapal di atas 30 GT izinnya dikeluarkan pemerintah pusat.
Ketua Kelompok Nelayan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Han Yusfik menguatkan keluhan yang disampaikan Azwir. Menurutnya, mengurus izin-izin tersebut sulit sementara jika tidak melaut, nelayan tentu tidak mendapat penghasilan.
"Jika tidak punya izin, nelayan akan ditangkap ketika terjaring razia sementara untuk mengurus izin membutuhkan waktu lama menunggu izin keluar. Jika tidak melaut, tentu nelayan tidak akan mendapatkan penghasilan," keluhnya.
Ia mengaku sudah banyak nelayan di daerahnya yang terjaring razia karena tidak memiliki izin dan memaksakan diri melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pengurusan izin yang membutuhkan waktu lama dirasakan sangat menyulitkan nelayan.
Soal ketersediaan BBM bagi nelayan juga menjadi uneg-uneg yang disampaikan ke DPRD Sumbar. Syaiful, sekretaris Kelompok nelayan Tarusan menyampaikan, untuk mendapatkan BBM, nelayan harus berebut dengan masyarakat umum di SPBU.
"Hal ini karena di Tarusan tidak ada Stasiun Pengisian BBM khusus Nelayan (SPBN) sehingga harus berebut antrian dengan masyarakat umum di SPBU," ujarnya.
Parahnya lagi, di Tarusan menurutnya hanya ada satu SPBU yang berjarak cukup jauh dari tempat sandar kapal bagan. SPBU di Tarusan berada di Nagari Kapuh sementara kapal bagan nelayan bersandar di pantai Batukalang dan Carocok.
Para nelayan mengharapkan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat mengatasi persoalan yang tengah dihadapi oleh nelayan tersebut. Nelayan meminta DPRD bisa menindaklanjuti persoalan mereka sehingga nelayan bisa mengurus izin tanpa kesulitan, juga mendapatkan pasokan BBM dengan mudah.
Indra Datuak Rajo Lelo merespon keluhan para nelayan dan berjanji akan menindaklanjutinya. Ia menyampaikan, DPRD menampung aspirasi para nelayan dan akan membicarakannya dengan instansi terkait untuk mencari jalan keluarnya.
Ia menegaskan, persoalan izin-izin tersebut, seperti izin kapal, izin layak operasi dan izin berlayar harus segera mendapatkan solusi agar nelayan tidak kesulitan dalam mengurusnya.
"Kita akan menindaklanjutinya kepada instansi terkait. Persoalan izin operasi dan izin berlayar ini harus segera dibahas agar nelayan tidak merasa dipersulit," tegasnya.
Terkait masalah ketersediaan BBM, Indra menyarankan agar nelayan atau kelompok nelayan mendirikan SPBN. Ia menyarankan agar diurus persyaratan pendirian SPBN tersebut sehingga ke depan, pasokan BBM nelayan tidak lagi terganggu dan tidak lagi berebut antrian dengan masyarakat umum di SPBU.
Anggota DPRD Sumbar lainnya, Iswandi Latief menambahkan, terkait tindaklanjut yang diharapkan agar nelayan bisa bersabar. DPRD Sumbar akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memicarakan persoalan itu.
"Tentu proses ini membutuhkan waktu. Untuk itu kita berharap agar para nelayan bisa bersabar. Yang pasti, DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi mengatasi persoalan yang dihadapi para nelayan tersebut," kata Iswandi.(padangmedia.com)