Padang, Set DPRD---DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar Tahun 2017, yakni sebesar Rp6,173 triliun atau naik sebesar Rp1,389 triliun dari tahun sebelumnya. Sembilan fraksi melalui juru bicaranya dalam pandangan akhir fraksinya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RAPBD Sumbar 2017 tersebut menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang dilaksanakan, Jum’at (25/11) malam di Ruang Sidang Utama DPRD.
"Kenaikan yang signifikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari kenaikan dana perimbangan yang diterima tahun 2017 dari alokasi 2016," kata Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si.
Pada penetapan APBD 2017 ini Hendra Irwan Rahim mneyebutkan, untuk Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp4,201 triliun atau naik sebesar Rp1,540 triliun dari tahun 2016 Rp2,661 triliun. Rincian dari Belanja Tidak Langsung tersebut adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp2,384 triliun atau naik sebesar Rp1,642 triliun dari tahun sebelumnya Rp741,678 miliar, belanja hibah dianggarkan Rp1,087 triliun yang diperuntukkan hibah dana bantuan operasional sekolah dan hibah kepada lembaga kemasyarakatan yang telah ditetapkan.
“Kemudian belanja bagi hasil
pada kabupaten dan kota sebesar Rp706 miliar, belanja bantuan keuangan Rp17,796
miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar.
Selanjutnya, untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp1,971 triliun atau
mengalami penurunan sebesar Rp141,506 miliar dari tahun 2016 yakni sebesar
Rp2,113 triliun,†terang Hendra Irwan Rahim.
Sedangkan untuk Belanja langsung tersebut menurut Hendra Irwan Rahim akan dialokasikan untuk pemenuhan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang telah dituangkan ke dalam bentuk program kegiatan masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Secara umum terdapat defisit anggaran sebesar Rp102,243 miliar yang ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang diperkirakan sebesar Rp114,243 miliar,†katanya.
Selain itu Hendra juga mengemukakan, saat ini seluruh pemerintahan di Indonesia menghadapi beberapa perubahan, di antaranya peralihan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota kepada pemerintah provinsi, dan perubahan struktur organisasi perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang secara efektif mulai diberlakukan pada tahun 2017.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul
Abit dalam sambutannya mengucapkan
terimakasih kepada seluruh pihak DPRD Sumbar yang telah menyetujui APBD 2017
itu.
"Semoga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbar," ujarnya. *Publikasi