Menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi
beberapa waktu belakangan di tengah masyarakat, Komisi II DPRD Sumbar menggelar
rapat kerja dengan OPD terkait dari Pemprov, dan juga Bulog Sumbar, Senin
(18/3).
Dalam rapat kerja itu hadir Asisten II Bidang Perekonomian
dan Pembangunan, Arry Yuswandi, pihak dari Dinas Perkebunan, Dinas Pangan,
dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disperindag, dan Kepala
Perum Bulog Divre Sumbar Sri Muniati.
Saat rapat ini Komisi II meminta pemerintah daerah untuk
hadir mengatasi ketika terjadi kenaikan harga, dan memastikan harga tetap
stabil selama Ramadan, jelang Lebaran, dan juga pasca Lebaran.
"Pemerintah daerah harus memastikan stok barang cukup
sesuai kebutuhan di masyarakat. Kalau stok sudah cukup langkah berikutnya yang
mesti diperhatikan adalah soal distribusi," ucap Ketua Komisi II
Mockhlasin saat diwawancarai usai rapat tersebut.
Ia mengatakan, saat terjadi harga melambung hal tersebut
mesti direspon cepat oleh pemerintah daerah, karena ini memang sudah tugas dari
pemerintah.
"Mesti ada respon cepat mengatasi ketika harga naik,
perangkat-perangkat untuk mengatasi permasalahan ini sudah ada di pemerintah
daerah," ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Bakri Bakar mengatakan, untuk
menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, salah satu langkah yang diambil Pemprov
Sumbar adalah dengan menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia
berharap kegiatan ini tidak hanya digelar di Kota Padang saja. Namun juga
menjangkau nagari dan desa yang ada di kabupaten/kota lainnya di Sumbar.
"GPM hendaknya digelar merata di semua kabupaten/kota
di Sumbar, sehingga masyarakat bisa terbantu. Terutama masyarakat sejumlah
daerah yang baru saja mengalami musibah bencana alam, salah satunya seperti di
Pessel," ulasnya.
Sehubungan dengan hal ini, Asisten II bidang Perekonomian
dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar Arry
Yuswandi menerangkan, mengantisipasi kenaikan harga saat hari besar keagaamaan
nasional, seperti selama Ramadan dan Lebaran, awal Maret lalu telah dilakukan
rapat koordinasi lintas OPD terkait di Pemprov.
Rapat itu membahas tentang
bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi kenaikan
harga kebutuhan pokok ketika Ramadan, dan juga jelang lebaran.
Bicara produksi beras, terang Arry, kondisi Sumatera Barat
surplus hingga April mendatang. Beras produksi dari Sumbar juga banyak dibawa
keluar.
"Meskipun beras kita sebahagian ada di bawa keluar,
namun itu tidak mempengaruhi stok yang ada pada kita. Kita juga disokong dengan
stok yang cukup dari Bulog. Hanya saja, untuk beras Sumatera Barat ini harganya
memang berbeda dengan beras dari daerah lain. Beras kita termasuk jenis beras
khusus, bukan lagi premium, tapi di atas premium, sehingga harganya tak bisa
diintervensi,"katanya.
Mengenai cabe, sambungnya, beberapa waktu belakangan terjadi
penurunan produksi. Untuk mengatasinya pemerintah daerah mendatangkan cabe dari
luar seperti dari Jawa dan aceh.
Sementara untuk minyak goreng, dikatakannya, menjelang
Ramadan lalu gubernur telah menyurati sejumlah produsen minyam goreng di pusat,
untuk meminta penambahan kuota. Sehingga ketersediaan minyak goreng curah di
Sumatera Barat terpenuhi. Adapun untuk ketersediaan daging dan telur, produksi
mencukupi.
"Itu beberapa kondisi bahan pangan pokok yang terus
kita pantau, yang seringkali menjadi persoalan. Beberapa program juga sudah
kita lakukan, diantaranya ada gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas
Pangan, dan akan ada juga intervensi dari Disperindag sebanyak dua kali selama
bulan puasa ini," ucapnya. (*)