Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Harus Berjalan Optimal

PADANG, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Aida mendorong upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Sumbar bisa berjalan lebih optimal. Aida mengatakan, keseriusan untuk memberdayakan perempuan, dan memberikan perlindungan terhadap anak akan bisa mengatasi beragam persoalan yang selama banyak terjadi di masyarakat. Diantaranya, akan bisa mengatasi permasalahan ekonomi keluarga yang lemah, dan bisa mencegah perempuan dan anak dari mengalami tindakan kekerasan, baik itu dari lingkungan atau pun dalam keluarga. “Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah pembangunan manusia yang harus dilaksanakan melalui pembangunan keluarga. Saat perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan optimal, ini akan berdampak positif terhadap pembangunan manusia yang dilaksanakan di masyarakat,” ucap Aida saat diwawancarai, Sabtu (1/4). Ia mengatakan, baru-baru ini Komisi V sebagai komisi yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melakukan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Dari studi banding itu diketahui, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat sudah jauh lebih maju dan inovatif jika dibandingkan dengan Sumbar. Di Jawa Barat, katanya, meskipun penduduknya banyak, namun kepala daerahnya tak pernah melupakan soal pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak, bahkan sampai menyiapkan perdanya. “Mereka memiliki banyak program dan dukungan dana yang memadai untuk menyokong gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bahkan gubernurnya banyak menyiapkan program seperti perempuan juara, anak juara. Program-program seperti yang dijalankan Pemprov Jawa Barat itu hendaknya juga bisa diterapkan pemerintah daerah kita di Sumbar,” katanya. Berkat besarnya sokongan pemerintah daerah tadi, yang salah satunya memberikan dukungan anggaran memadai untuk Kaukus Perempuan Parlemen (KPP), keterwakilan perempuan yang berhasil di duduk di legislatif Provinsi Jawa Barat mampu mencapai 22 persen dari 120 anggota DPRD yang ada di sana secara keseluruhan. Sementara bicara di Sumbar, kata Aida, dari 65 anggota DPRD Sumbar yang ada saat ini, pencapaian keterwakilan perempuan baru tujuh orang, atau hanya sekitar 10,8 persen, dari 30 persen yang diamanatkan Undang-Undang. “Jadi di Jawa Barat ini, edukasi dari pemerintahannya sesuai tupoksi yang dimiliki sangat bagus, karena dalam melaksanakan program mereka memiliki jaringan-jaringan hingga tingkat kelurahan,” katanya. Sebagai contoh, sambung Aida, DP3AKB Provinsi Jawa Barat banyak memberikan pelatihan terhadap kaum perempuan, baik itu pelatihan tentang keluarga, UMKM, dan yang lainnya. Mereka yang telah diberikan pelatihan selanjutnya akan menyosialisasikan atau meneruskan ke masyarakat tentang ilmu yang telah mereka dapat. “Edukasi-edukasi seperti ini lah yang kita harapkan juga dijalankan oleh pemerintahan kita di Sumbar, khususnya melalui Dinas P3APPKB, memiliki program dan jaringan sampai ke tingkat nagari yang bisa menjadi ujung tombak dari pemerintahan provinsi. Kalau di kita jatuhnya kan sampai tingkat nagari. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tentunya harus bersinergi,” tukas Aida. (*)