JAMBI,- Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih optimal dalam memberikan kenyamanan investasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya nya di daerah.
Dorongan tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung saat kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jambi, Selasa (28/3).
“ Belakangan ini pertumbuhan sektor investasi Provinsi Jambi cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan pemerintah setempat memberikan kemudahan dan insentif terhadap investor yang yang menanamkan modal ke daerah itu,” katanya.
Dia mengatakan, salah satu insentif yang diberikan adalah keringanan pajak, hal itu telah terikat dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Jadi tidak ada salahnya Pemprov Sumbar mencontoh hal itu, di Jambi sendiri tren investasi terus meningkat setiap tahun.
Ketika ada persoalan yang melanda investor, pemda juga siap mengakomodir mencarikan solusi terabit dengan mengedepankan sistem kekeluargaan, sehingga orang tidak takut berinvestasi di Jambi.
“ Prinsipnya investasi yang dilakukan bisa memberikan dampak positif bagi daerah dan investor yang menanamkan modal mendapatkan kenyamanan hingga keuntungan ,” katanya.
Kedatangan Komisi III DPRD Sumbar disambut Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi Imron Rosyadi, dijelaskannya, realisasi investasi Provinsi Jambi di 2021 ini telah melebihi target. Realisasi investasi hingga triwulan ketiga, yakni dari Juli hingga September mencapai Rp 5,3 triliun.
Pemprov Jambi menargetkan investasi masuk ke daerah sebesar Rp8 triliun di tahun 2022. Imron Rosyadi mengatakan sektor perkebunan dan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk merealisasikan target investasi tersebut.
Untuk diketahui sebelumnya, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumbar Adib Alfikri mengatakan pada tahun 2022 target investasi di Sumbar telah ditetapkan sebesar Rp5,1 triliun.
Melihat pada posisi Januari-September 2022 realisasi investasi 59,60 persen atau sebesar Rp3 triliun lebih.
"Dari realisasi itu, kontribusi penanaman modal asing (PMA) Rp1 triliun lebih dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2 triliun lebih," katanya.
Adib menyebutkan melihat dari realisasi itu, untuk PMA realisasi terbilang masih rendah yakni hanya 34,20 persen atau Rp1 triliun lebih dari target sebesar Rp2,1 triliun.