Anggota DPRD Sumatera Barat Desrio Putra meminta pemerintah daerah harus serius menangani persoalan banjir di Kota Padang yang diduga terjadi karena buruknya sistem drainase di daerah setempat.
"Sistem drainase di Kota Padang ini mengacu pada saat kondisi terdahulu sementara saat ini jumlah pemukiman masyarakat terus meningkat namun sistem yang ada masih seperti itu bahkan banyak yang rusak akibat gempa 2009 lalu," kata anggota Komisii I DPRD Sumbar itu.
Politisi Gerindra itu menilai banjir yang terjadi di Kota Padang berbeda dengan di Jakarta yang merupakan banjir kiriman sementara yang di Padang banjir terjadi karena drainase tidak berfungsi optimal dan membuat air yang datang dari hulu tidak tersalur dengan baik.
Hasilnya, air itu meluap dan menggenang saat hujan deras terjadi di daerah tersebut dalam kurun waktu beberapa jam saja. Ia mencontohkan kawasan Alai dan Khatib Sulaiman yang berada di pusat kota kerap mengalami banjir padahal di dekat mereka ada banjir kanal.
"Ini berarti ada air yang tidak tersalurkan dengan baik melalui drainase yang ada. Contohnya ada kali kecil di depan Pasar Alai menuju kawasan Jati hingga ke Sawahan yang tidak berfungsi mengalirkan air karena endapan lumpur yang tinggi dan saluran yang rusak," kata dia.
Menurut dia tumbuhnya kawasan pemukiman di Kota Padang menyisakan persoalan yakni sistem drainase yang tidak siap menampung air yang datang dari hulu.
Hal ini merata terjadi di Kota Padang dan menyebabkan banyak titik banjir di ibukota Sumatera Barat tersebut meski hujan melanda beberapa jam saja.
"Banjir ini terjadi di pusat kota seperti Jalan Khatib Sulaiman, di depan Masjid Raya Sumbar, Jati, Alai, Gunung Pangilun, kawasan Aia Pacah dan lainnya," kata dia.
Ia mengatakan banjir ini berbeda dengan yang terjadi di Jakarta yang merupakan banjir kiriman dari kawasan penyangga, sementara yang terjadi di Padang karena ketidaksiapan sistem drainase yang ada di kota ini dan pemerintah kota tidak serius dalam menyikapi.
"Kita paham APBD Kota Padang sangat terbatas apalagi untuk program pembangunan fisik namun kita minta mereka menyiapkan Detail Enginering Desain (DED) drainase ini per kawasan dan untuk pembangunan bisa diminta bantuan ke provinsi atau ke pusat," kata dia.
Selama ini pihaknya hanya membantu menggunakan dana pokok pikiran DPRD Sumbar yang nilainya tidak seberapa dan diharapkan dengan hadirnya Wagub malam ini membuat program penanganan banjir ini menjadi program provinsi.
"Kita harap pembenahan banjir di Kota Padang ini menjadi program kerja Pemprov Sumbar namun syaratnya tentu harus ada DED yang berisi perencanaan dan anggarannya," kata dia.
Sebelumnya sejumlah titik menjadi kawasan rawan banjir di Kota Padang Sumatera Barat jika hujan deras melanda kota berpenduduk sekitar 900 ribu bahkan di kawasan Balai Kota Padang di Aia Pacah juga kerap mengalami banjir saat hujan deras.(PUB/002).