Komisi-Komisi DPRD Sumbar Laksanakan Studi Komparatif

Komisi-Komisi di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan studi komparatif untuk mencari bahan informasi dan pengetahuan sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Studi tersebut dilaksanakan mulai 12 hingga 15 Oktober. Masing-masing komisi melaksanakan studi komparatif sesuai dengan sektor masing-masing, yakni komisi I bidang pemerintahan, komisi II bidang ekonomi, komisi III bidang keuangan, komisi IV bidang infrastruktur dan komisi V bidang kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan studi tersebut pimpinan DPRD Sumbar juga ikut mendampingi sesuai dengan bidang yang ditanggungjawabi. Komisi I melaksanakan studi komparatif di Jawa Barat dengan tujuan mencari dan berbagi informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penganggaran kegiatan di Sekretariat DPRD. Terutama untuk memaksimalkan pelaksanaan dan penjaringan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan reses, sosialisasi perda, monitoring dan pengawasan lainnya yang bermanfaat untuk lembaga dan masyarakat. Studi komparatif tersebut dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam diskusi ada beberapa hal yang menjadi masukan diantaranya, teknis pelaksanaan reses secara umum di DPRD Jawa Barat sama dengan DPRD Sumbar, misalnya tiga kali dalam setahun dengan delapan hari kerja. Namun tiap kegiatan maksimal 175 orang dengan biaya lebih besar. Seperti diketahui pelaksanaan reses, sosialisasi perda dan monitoring lainnya menjadi salah satu tugas utama kedewanan. Dalam kegiatan tersebut dewan menjemput langsung aspirasi masyarakat. Sekaligus pula menyampaikan tentang keberadaan peraturan daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan hasil signifikan berupa pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pembuatan serta pelaksanaan peraturan daerah yang bermanfaat. Komisi II DPRD Sumbar melaksanakan studi komparatif ke Dinas Pertanian Provinsi Banten. Saat studi tersebut dibahas tentang produktifitas hulu pertanian, perkebunan dan hilirisasi pengolahan serta usaha kecil masyarakat dan swasta. Bagi provinsi Banten usaha pertanian dan perkebunan lebih dititikberatkan pada produktifitas hasil untuk mendukung aktifitas BUMN dan BUMD. Upaya tersebut memberikan hasil signifikan yang mampu pula menggemukkan kas daerah. Dikarenakan Sumbar memiliki beberapa program unggulan, diantaranya pertanian, maka semua masukan dari Banten akan dibahas bersama dinas terkait. Sehingga dapat meningkatkan produktifitas pertanian dan berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pertanian, perkebunan serta UMKM merupakan unsur-unsur penopang perekonomian masyarakat. Komisi III melaksanakan studi komparatif di Bank Riau Kepri Syariah. Tujuannya untuk melihat dan memastikan sistem perbankan Syariah yang dijalankan oleh bank tersebut. Hal ini bisa menjadi tambahan masukan dan pertimbangan terkait rencana perubahan status Bank Nagari dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dalam kunjungan ke Bank Riau-Kepri, komisi III di dampingi Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Wakil Ketua Indra Dt. Rajo Lelo. Saat pelaksanaan studi komparatif tersebut digali manfaat dan resiko konversi bank daerah dari konvensional ke Syariah. Sehingga jika nantinya dilaksanakan di Sumbar tidak akan ada permasalahan. Komisi IV melaksanakan studi komparatif ke Bappeda Provinsi Riau, guna melihat dan mengambil intisari pola penganggaran pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga pembangunan tersebut tidak terkendala dan bisa mendukung peningkatan sektor pertanian. Onfrastruktur jalan dan jembatan di Sumbar diharapkan terus menjadi yang terbaik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memasarkan produknya, khususnya hasil pertanian. Selain itu digali pula tentang teknik pembanguan infrastruktur yang dibiayai dengan dana non APBD. Komisi V DPRD melakukan studi komperatif ke DKI Jakarta. Pembahasan saat studi tersebut berfokus pada bagaiman kebijakan agar pelajar dan mahasiswa bisa lebih mudah mendapatkan ilmu melalui literasi yang ada. Saat studi tersebut, Komisi V DPRD juga mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Disana dikaji kearsipan dan literasi elektronik, sehingga mudah diupdate masyarakat, khususnya generasi muda dalam mencari literasi.(04)