Pelajari pola penyertaan modal hingga penyaluran akses kredit kepada sektor Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM), Komisi III DPRD Sumbar datangi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Bali, baru-baru ini. Pada kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Rahmat Saleh tersebut terungkap, BPD Bali memiliki banyak kesamaan dengan Bank Nagari, namun mereka sangat fokus terhadap UMKM.
Anggota Komisi III DPRD Sumbar Ismunandi Syofyan saat dihubungi KORAN PADANG, Minggu (17/7) usai kunjungan tersebut mengatakan, UMKM di Bali sangat hidup untuk penunjang kamajuan pariwisata, akses permodalannya tidak terlepas dari BPD daerah tersebut. Pemengang saham pada Bank BPD Bali tidak didominasi oleh pemerintah provinsi melaikan pemerintah kabupaten. Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali hanya 34,21 persen dan berada pada posisi kedua, untuk yang pertama adalah Kabupaten Badung sebesar 44,53 persen.
Hal yang unik itu, lanjutnya, bisa diadopsi oleh Sumbar, pemerintah kabupaten/kota harus memiliki semangat untuk menjadi pemegang saham terbesar pada Bank Nagari hingga melebihi pemerintah provinsi. Jika rapat pemegang saham bisa saja bupati atau walikota yang memimpin, tidak gubernur.
"Mestinya Bank Nagari juga lebih fokus terhadap UMKM, sektor pariwisata Sumbar juga menjadi yang potensial dalam menunjang ekonomi daerah," katanya. pariwisata untuk meningkatkan PAD
Secara kinerja, total aset hingga target deviden BPD Bali kepada pemerintah daerah hampir sama dengan Bank Nagari, oleh dasar itu Komisi III DPRD Sumbar sangat tepat belajar ke Bank BPD Bali, untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam mamajukan sektor perbankan.
Sementara itu Anggota Komis III DPRD Sumbar lainya Nofrizon mengatakan, Deviden Bank BPD Bali pada pemerintah daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun penyertaan modal yang ditanamkan pemerintah daerah tersebut juga menurun setiap tahun.
Pola digitalisasi sangat terintegrasi pada Bank BPD Bali sehingga secara terangsaksi lebih menguntungkan pihak bank. Sistem tersebut terus ditingkatkan, hingga pelayanan digital lebih diminati dari pada yang langsung.
" Hal-Hal yang dapat di Bank BPD Bali akan direkomendasikan pada pemerintah daerah, sehingga pembangunan pada sektor itu akan lebih optimal,"katanya.
Untuk diketahui total aset, Bank BPD Bali mencatatkan total aset sebesar Rp28,91 triliun per 31 Desember 2021, atau tumbuh 10,72 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp26,11 triliun.
Dalam penyaluran kredit usaha rakyat (UR), perseroan mencatatkan Rp19,8 triliun sepanjang 2021. Penyaluran kredit tersebut tumbuh 3,54 persen secara tahunan.
Di tahun 2021, Bank BPD Bali berhasil menyalurkan KUR mencapai hampir 20 persen dari penyaluran kredit UMKM. Hingga akhir Desember 2021, penyaluran kredit UMKM Bank BPD Bali telah mencapai 45,05 persen dari total kredit.
Untuk Bank Nagari sepanjang tahun 2021 membuhkan aset sebesar Rp27,98 triliun atau, tumbuh 9,4 persen dibandingkan dengan 2020 yang sebesar Rp25,55 triliun.
Bank Nagari telah menyalurkan kredit sebesar Rp18,91 triliun, naik 5,28 persen year on year (yoy).
Pertumbuhan penyaluran kredit yang cemerlang diimbangi dengan kualitas nasabah yang baik. Rasio non performing loan (NPL) gross Bank Nagari pada 2021 sebesar 2,49 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan NPL 2020 yang sebesar 2,90 persen. Rasio NPL Net 2021 sebesar 0,66 persen, turun 0,58 bps dibandingkan dengan 2020 yang sebesar 1,24 persen.
Sementara dari sisi dana pihak ketiga, dana murah yang berhasil dihimpun Bank Nagari juga tumbuh 24,68 persen menjadi Rp11,14 triliun. Sementara itu, deposito yang dikelola Bank Nagari tercatat sebesar Rp11,85 triliun.