SUMBAR TUAN RUMAH RAKORNAS I BPD SE-INDONESIA
Komisi I DPRD: Campur Tangan Pemerintah Daerah Harus Ada
DIPILIHNYA Sumatra Barat (Sumbar) sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Indonesia, BPD Sumbar meminta dukungan Komisi I DPRD Sumbar untuk berkontribusi menyuksuseskan iven nasional tersebut.
Permintaan dukungan itu diajukan dalam audiensi antara BPD Sumbar bersama Komisi I DPRD Sumbar, baru - baru ini di ruang Badan Anggaran (Bangar) DPRD Sumbar.
Ketua panitia Rakornas BPD, Dedy Edward mengatakan, iven skala nasional ini digelar pada 9 hingga 11 November yang terpusat di Kota Padang. Dengan hadirnya anggota BPD se-Indonesia akan memberikan dampak positif bagi daerah.
Pada rakornas tersebut BPD akan berupaya melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk pembangunan desa. Sejumlah isu yang akan dibahas nantinya adalah, bagaimana mensejahterakan anggota badan permusyawaratan atau bamus pada pemerintah nagari. Dikatakannya, sekarang bamus hanya diberikan honor sebesar Rp700 ribu per bulan. "Itu di daerah saya, kalau di daerah lain ada yang lebih kecil," ungkapnya.
Selanjutnya mengulas bagaimana bantuan keuangan khusus (BKK) bisa langsung menyentuh pemerintah desa. Nantinya bagaimana fungsi Bamus dalam mengawasi dana desa.
Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, dana desa memiliki potensi besar untuk dikorupsi. Tidak hanya itu, melancarkan pemekaran desa juga ada dalam pembahasan.
Dedy juga mengatakan, BPD menghadap pertama ke DPRD Sumbar berharap dukungan secara moril dan materil, karena persetujuan anggaran dilaksanakan pada lembaga legislatif ini.
Dia berharap jika pengusulan masuk pada KUPA-PPAS 2022, maka nanti pada pembahasan komisi tidak terkejut.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Maigus Nasir bersama sejumlah anggota komisi, ingin mengetahui sejauh mana komunikasi yang dibangun pihak panitia dengan pihak pemprov.
Namun setelah mendengarkan penjelasan panitia, komunikasi dan koordinasi dengan pemprov segera mereka lakukan seusai bertemu Komisi I, maka Maigus Nasir meminta pantia rakornas untuk segera menyiapkan draf usulan anggarannya.
Meski begitu, Maigus Nasir menekankan agar panitai rakornas agar lebih intens lakukan koordinasi dengan Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (DPMD). "Dinas teknis ini yang menggawangi pemerintahan desa dan nagari, berikut perangkat yang ada di dalamnya," kata Maigus Nasir.
Hal lain disampaikan saat hearing itu, agar dalam rakornas nanti pihak panitia diharapkan bisa pula mempromosikan Sumbar kepada para peserta.
Sedangkang Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Desrio berharap rakornas bisa terlaksana dengan baik, mengingat perhelatan nasional menaruhkan citra Sumbar, karena ditunjuk sebagai tuan rumah maka campur tangan pemerintah daerah harus ada. Jika nanti bisa dianggarkan maka akan diakomodir dalam penyusunan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2022.
Dia menjelaskan, sekarang program pembangunan daerah banyak diprioritaskan dan dimulai dari desa, sehingga rakornas yang dilaksanakan tidak hanya rakornas saja. Mesti ada masukan yang menjadi acuan pemerintah daerah.
Selanjutnya, dia meminta panitia mencari sponsor yang bisa dilibatkan dan bekerjasama, pada pelaksanaan harus ada menampilkan makanan tradisional Minangkabau sebagai promosi daerah.